TAG
Raperdais
-
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dibahas di DPRD DIY, muncul kekhawatiran di tengah pemangku desa.
Rabu, 14 Desember 2016
-
Saya banyak dapat laporan ada yang mengaku petugas Keraton menawarkan tanah kekancingan namun harus menyerahkan Kartu Keluarga dan menyetor uang
Jumat, 9 Desember 2016
-
Negara, dalam hal ini, pemerintah daerah kabupaten-kota maupun lembaga negara tidak mendapat peran.
Jumat, 9 Desember 2016
-
Public hearing kali ini selain dihadiri oleh masyarakat dan eksekutif, juga dihadiri oleh pihak Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman
Senin, 28 November 2016
-
Selain berorasi, para massa aksi tersebut juga membawa poster berbagai macam tulisan
Senin, 28 November 2016
-
Pemaparan yang dituturkan secara mengebu-gebu dan memakan waktu lama tersebut, memancing emosi perwakilan masyarakat yang lain.
Senin, 28 November 2016
-
Pansus masih berkutat dengan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan (Danais).
Kamis, 4 Februari 2016
-
Raperdais urusan Kebudayaan batal disahkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) di DPRD DIY, akhir tahun lalu.
Sabtu, 2 Januari 2016
-
Rancangan Peraturan Istimewa (Raperdais) urusan Kebudayaan batal disahkan dalam Rapat Paripurna di DPRD DIY, Rabu (30/12/2015) sore.
Rabu, 30 Desember 2015
-
Perdais Kebudayaan nantinya diharapkan dapat memicu perusahaan pengejar profit seperti bank, menaruh dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sabtu, 28 November 2015
-
DPRD DIY memutuskan untuk menunda pembahasan empat Raperda dan Raperdais tahun ini.
Minggu, 4 Oktober 2015
-
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanahan.
Senin, 7 September 2015
-
DPRD DIY memastikan, pembahasan Rancangan Peraturan daerah Istimewa (Raperdais) Pertanahan belum dapat dibahas tahun ini.
Sabtu, 5 September 2015
-
tiga draft Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) yang tersisa, akan segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas.
Selasa, 1 September 2015
-
terhadap Raperdais tersebut, DPRD tidak akan melakukan inisiatif.
Kamis, 2 April 2015
-
Semuanya bersikap mengembalikan Raperdais tersebut sesuai Undang Undang Keistimewaan.
Senin, 23 Maret 2015
-
Adapun terhadap kemungkinan perbedaan suara dengan PKB, menurut Subardi, hal itu bisa terjadi.
Senin, 16 Maret 2015
-
Jika dalam pasal 3 huruf m di UUK tidak menambah kata ‘suami’ melainkan hanya ‘isteri’, hal ini justru diskriminasi.
Kamis, 12 Maret 2015
-
Sri Sultan Hamengkubuwana X enggan menanggapi polemik Raperdais tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kamis, 12 Maret 2015
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
