TAG
MPBI DIY
-
MPBI DIY memberikan dukungan penuh terhadap Aksi Indonesia Gelap yang digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah
Selasa, 18 Februari 2025
-
Deklarasi ini bertujuan untuk melindungi hak berserikat pekerja/buruh serta memperjuangkan keadilan di tempat kerja.
Selasa, 14 Januari 2025
-
Keputusan pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan PPN disambut baik oleh berbagai pihak
Kamis, 2 Januari 2025
-
Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian pekerja/buruh berada dalam posisi defisit ekonomi.
Kamis, 26 Desember 2024
-
Irsad Ade Irawan menegaskan bahwa kenaikan PPN yang mencapai 12 persen diprediksi akan menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa di pasaran.
Senin, 23 Desember 2024
-
Irsad Ade Irawan, menolak keputusan pemerintah terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan UMSK untuk tahun 2025.
Rabu, 18 Desember 2024
-
Koordinator MPBI DIY , Irsad Ade Irawan, menyampaikan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral (UMS) DIY 2025
Rabu, 11 Desember 2024
-
Irsyad Ade Irawan menolak kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5 persen yang diputus Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Senin, 2 Desember 2024
-
Irsad Ade Irawan, mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang layak di Yogyakarta.
Rabu, 13 November 2024
-
MPBI DIY juga menuntut kajian penerapan Upah Minimum Sektoral yang melibatkan Serikat Pekerja, dengan rencana penerapan pada tahun 2026.
Jumat, 1 November 2024
-
Besaran UMK Kota Yogyakarta 2024 sebesar Rp2.492.997, sedangkan hasil survei KHL Oktober 2024 di Kota Yogyakarta sebesar Rp 4.177.159.
Kamis, 24 Oktober 2024
-
Ratnawati menekankan bahwa upah merupakan hak pekerja yang dihasilkan dari hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan.
Rabu, 23 Oktober 2024
-
MPBI DIY menilai bahwa rencana tersebut akan membebani keuangan buruh yang sudah terhimpit kondisi ekonomi saat ini.
Kamis, 12 September 2024
-
MPBI DIY, exco Partai Buruh DIY serta sejumlah serikat buruh di wilayah tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Sabtu, 24 Agustus 2024
-
Para buruh dari berbagai serikat di DIY ini mendesak pemerintah supaya segera merevisi sistem jaminan nasional.
Kamis, 18 Juli 2024
-
MPBI DIY menyampaikan penolakan terhadap rencana penggusuran PKL Teras Malioboro 2.
Kamis, 18 Juli 2024
-
Koordinator MPBI DIY Irsad Ade Irawan mengatakan penundaan Tapera adalah kemenangan kelas pekerja dan kegagalan pemerintah dalam merancang
Jumat, 7 Juni 2024
-
Para buruh meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, untuk menyediakan rumah murah sebagai solusi upah murah di wilayah DIY.
Rabu, 1 Mei 2024
-
Mereka menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan dibayarkan bagi setiap pekerja, termasuk PRT dan driver Ojol
Kamis, 28 Maret 2024
-
Pemda DIY akan mengumumkan secara resmi upah minimum provinsi (UMP) DI Yogyakarta tahun 2024, Selasa (21/11/2023). Sekadar informasi, UMP DI Yogyakart
Senin, 20 November 2023
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
