MBPI DIY Sebut Pekerja di DIY Masih Menanggung Defisit Ekonomi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) pekerja di DIY masih menanggung defisit ekonomi.

Hal itu karena harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota 2024.

Besaran UMK Kota Yogyakarta 2024 sebesar Rp2.492.997, sedangkan hasil survei KHL Oktober 2024 di Kota Yogyakarta sebesar Rp 4.177.159.

Dengan demikian, pekerja di Kota Yogyakarta menanggung defisit ekonomi sebesar Rp 1.684.162.

Selain Kota Yogyakarta, defisit ekonomi juga dialami oleh pekerja di seluruh kabupaten di DIY.

Mengacu pada survei KHL Oktober 2024 MBPI DIY, pekerja di DIY mengalami defisit ekonomi yang beragam, antara Rp1,3 hingga Rp1,7 juta.

Defisit ekonomi tertinggi dialami oleh pekerja di Kabupaten Sleman, yaitu Rp 1.790.108.

Sebab UMK Sleman 2024 sebesar Rp 2.315.976, sedangkan KHL Oktober 2024 adalah Rp 4.106.084.

Koordinator MBPI DIY, Irsyad Ade Irawan mengatakan upah buruh yang murah turut menciptakan jebakan ketimpangan. 

Memasuki tahun 2024, DIY kembali menjadi provinsi dengan kesenjangan pendapatan tertinggi di Indonesia, skornya mencapai 0,435.

Baca juga: MPBI DIY Tuntut Penetapan UMK 2025 Layak, Berkisar Rp3 Juta-Rp4 Jutaan

Gini Rasio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,440.

Sementara itu, gini rasio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,349.

“Pemerintah pusat dan daerah harus mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada upah buruh. Ini perlu dilakukan untuk menekan ketimpangan pendapatan yang selama ini menjadi masalah utama dalam pemerataan kesejahteraan, katanya, Kamis (24/10/2024). 

“Pekerja pada umumnya terjebak dalam ketimpangan pendapatan karena rendahnya upah dan tingkat pendidikan. Hal itu membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya lantaran pendapatan yang lebih kecil dari pengeluaran,” sambungnya.