May Day, Ratusan Buruh Minta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Sediakan Rumah Murah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ratusan buruh menggelar aksi damai di kawasan Tugu Pal Putih-Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (1/5/2024) siang.

Dalam aksi memperingati Hari Buruh atau May Day tersebut, para buruh meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk menyediakan rumah murah sebagai solusi upah murah di wilayah DIY.

Hal tersebut merupakan satu di antara poin tuntutan yang disampaikan ratusan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY)

Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan tuntutan lainnya yang disuarakan dalam peringatan Hari Buruh kali ini ialah penyediaan transportasi yang dikhususkan untuk para buruh.

"Kami mendesak kepada Pemda DIY sebagai akibat dari adanya upah murah, maka Pemda DIY harus melakukan pembangunan perumahan untuk buruh. Upah minimum tidak bisa untuk beli rumah," ujar Irsad.

Terkait transportasi untuk buruh, Irsad mengatakan hal tersebut dapat diupayakan dengan memanfaatkan bus Trans Jogja, yang diatur rutenya melintasi kawasan pabrik.

Lebih lanjut Irsad mengatakan, tuntutan lainnya ialah memberikan diskon pada anggota serikat buruh serta mendorong Pemda DIY untuk melakukan penguatan agar buruh mendapatkan pendapatan di luar upah yaitu melalui penguatan koperasi.

Disinggung terkait UMK, Irsad nengatakan bahwa MPBI DIY berharap agar Pemda DIY juga memperhatikannya dengan segera merevisi UMK kenaikan minimal 15 persen. 

Dengan demikian, lanjut Irsad, buruh bisa mendapat kehidupan lebih layak.

"Upah minimum di Jogja lebih rendah KHL (Kebutuhan Hidup Layak), yang kami survei itu diangka Rp3,5 juta sampai Rp4 juta (KHL). Sementara upah minimum di Jogja rata-rata Rp2 juta. Masih besar pasak dari pada tiang. Gubernur harus merevisi besaran upah minimum," kata Irsad.

Dalam kesempatan tersebut, massa aksi juga meminta pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. 

"Kami meminta kepada presiden yang baru, Prabowo untuk segera cabut Undang-Undang Cipta Kerja," pungkasnya. (*)