Pemkab Kulon Progo Buka Opsi Sistem WFO dan WFH Demi Merespon Kebijakan Efisiensi Anggaran

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terus menyiapkan berbagai alternatif guna memastikan kelancaran kinerja para pegawai hingga program-program sesuai rencana.

Berbagai upaya dilakukan demi menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, mengatakan salah satu opsi yang disiapkan adalah sistem pembagian Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) untuk para pegawai di seluruh jajaran Pemkab.

"Kami sedang mengkaji opsi tersebut, namun tetap perlu koordinasi," kata Triyono pada Selasa (11/02/2025).

Menurutnya, keputusan sistem WFH/WFO perlu mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Termasuk dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, yang menurut informasi juga sedang mengkaji opsi tersebut.

Jika nantinya opsi tersebut diberlakukan, Triyono meyakini tidak akan banyak kendala. Sebab sistem serupa juga pernah diterapkan saat masa pandemi COVID-19.

"Nanti untuk keputusannya menunggu hasil kesepakatan antar pemerintah kabupaten/kota dan Pemda DIY," jelasnya.

Baca juga:  20 Puskesmas di Kulon Progo Lakukan Uji Coba Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Triyono mengatakan koordinasi terus dilakukan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terkait mana saja yang bisa dipangkas. Salah satunya dari alat tulis kantor (ATK), utilitas seperti listrik, hingga penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan.

Menurutnya, bisa saja penghematan BBM dilakukan dengan mengurangi kendaraan dinas yang digunakan.

Misalnya dengan menggabungkan kepala dan pegawai dalam satu kendaraan dinas jika ada satu kegiatan yang ditangani oleh beberapa OPD.

"Kalau bisa tidak perlu banyak kendaraan dinas yang digunakan agar penggunaan BBM bisa lebih efisien," ujar Triyono.

Ia saat ini juga belum bersedia menandatangani usulan perjalanan dinas dari para kepala OPD demi memastikan efisiensi anggaran dipatuhi. Sebab anggaran perjalanan dinas saat ini juga dipangkas hingga 50 persen.

Triyono hanya memberikan izin untuk perjalanan dinas yang bersifat sangat penting atau karena adanya undangan dari pusat.

Pemangkasan juga berimbas pada anggaran perjalanan dinas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).