Pemkab Kulon Progo Buka Opsi Sistem WFO dan WFH Demi Merespon Kebijakan Efisiensi Anggaran
Keputusan sistem WFH/WFO perlu mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUN JOGJA/Alexander Ermando
KEBIJAKAN WFH - Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono. Pemkab Kulon Progo buka opsi penerapan sistem Work From Home (WFH) sebagai respon kebijakan efisiensi anggaran.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD Kulon Progo karena anggaran perjalanan dinasnya terpaksa dikurangi juga," katanya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kulon Progo, Duana Heru Supriyanta, mengatakan sudah ada arahan agar pihaknya melakukan efisiensi. Pihaknya kini tengah membahas apa saja yang sekiranya bisa dipangkas.
Selain pemangkasan anggaran ATK, Dispussip Kulon Progo juga perlu mengurangi anggaran jamuan untuk tamu hingga 50 persen.
Termasuk anggaran makan dan minum untuk kegiatan rapat dikurangi 20 persen.
"Jadi saat ini kalau mau menyambut tamu secara sederhana saja, cukup makanan ringan serta minum," ujar Duana.(*)
Berita Terkait
Baca Juga
Pemda DIY Perlu Efisiensi dan Genjot PAD untuk Siasati Pemangkasan Danais 2026 |
![]() |
---|
Posisi Pimpinan BPBD dan Kesbangpol Kulon Progo Segera Terisi, Tunggu Keputusan Bupati |
![]() |
---|
Rebranding Hingga Bidik Pasar Mancanegara Jadi Srategi Perhotelan di Tengah Efisiensi |
![]() |
---|
Situs Resmi Pemkab Kulon Progo Alami Serangan Siber Hingga Lebih Dari 200 Ribu Kali |
![]() |
---|
Pemangkasan Danais 2026, Pemda DIY Siapkan Prioritas Program |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.