BPN

Index A-Z

BPN Segera Serahkan Aset ke Angkasa Pura I

Hal itu menyusul telah rampungnya proses pembebasan lahan untuk proyek bandara di Temon tersebut.

Jumat, 23 Maret 2018
Biaya Persiapan PTSL Dibebankan Masyarakat

Biaya persiapan PTSL meliputi penyiapan dokumen, pengadaan pathok dan materai, serta biaya operasional.

Rabu, 14 Maret 2018
BPN DIY Targetkan Kota Yogyakarta PTSL Lengkap Tahun Ini

Capaian DIY menempati posisi nomor 7 dari 33 Provinsi di seliruh Indonesia dengan angka 99 persen bidang tanah telah terdaftar.

Rabu, 14 Maret 2018
Tergugat Lega dengan Hasil Putusan Sidang

Pihak tergugat yang hadir dalam persidangan tersebut merasa hasil putusan tersebut sudah selayaknya diputus majelis hakim.

Selasa, 20 Februari 2018
Gugatan Handoko ke Gubernur dan BPN DIY Ditolak Majelis Hakim

Bertempat di ruang chandra Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, sidang terkait pembacaan putusan gugatan tersebut dimulai

Selasa, 20 Februari 2018
AP I dan BPN Tak Berani Keluarkan Hasil Penilaian Ulang Sebelum Diskresi Dikabulkan

AP I hingga kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan menyiapkan alokasi dana ganti ruginya.

Selasa, 20 Februari 2018
BPN DIY akan Kumpulkan Pihak Terkait Guna Membahas Saran dari ORI DIY

Menanggapi saran tersebut pihaknya akan mengumpulkan Kepala BPN yang menjadi terlapor dalam kasus tersebut.

Senin, 19 Februari 2018
ORI Anggap BPN Maladministrasi

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri menuturkan, bahwa sejak 2016 memang ada empat laporan terkait keluhan dugaan maladministrasi

Senin, 19 Februari 2018
BPN Segera Selesaikan Sengketa Sultan Ground

Sinergi antara BPN dengan pengelola SG maupun PAG sedang dilakukan demi mendapat kejelasan status tanah.

Kamis, 5 Oktober 2017
BPN Segera Laporkan Data Nominatif Lahan WTT ke Kementerian ATR

Data tersebut juga berguna dalam memperlancar proses konsinyasi dan pencairan dana ganti rugi lahan.

Senin, 2 Oktober 2017
Datangi Kantor BPN Kulonprogo, WTT Kembali Pertanyakan Diskresi

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut apapun dari pihak terkait atas hasil pendataan.

Senin, 2 Oktober 2017
Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kulonprogo Dilanjut Pekan Depan

PT Angkasa Pura I sebagai pemrakarsa megaproyek tersebut tetap menargetkan pembayaran ganti rugi rampung di akhir Oktober 2016 ini.

Rabu, 19 Oktober 2016
Progres Bandara Kulonprogo Terancam Terhambat Akibat Penangguhan Pembayaran

Permintaan penangguhan pembayaran ganti rugi para penggarap PAG itu semula disampaikan warga penggarap ke pemerintah Desa Glagah.

Senin, 26 September 2016
Proses Ganti Rugi Tanah Tutupan Yang Dilintasi JJLS Tunggu Hasil Kajian

Namun menurutnya berdasarkan hasil kajian yang akan dilakukan itu nantinya nasib dan status tanah tutupan bisa jelas siapa pemiliknya.

Sabtu, 3 September 2016
Bagaimana Cari Izin untuk Dirikan Bangunan di Tanah Sawah?

Bangunan telah berdiri di tanah sawah, sebaiknya pemohon segera datang ke Kantor BPN ataupun kantor PU Kabupaten Bantul, untuk melakukan konsultasi.

Senin, 29 Agustus 2016
Hari Senin MPT2P Sambangi Dewan

Kini warga yang tergabung dalam MPT2P cukup lega, pasalnya telah ada jawaban dari dewan, dan dipastikan audiensi tersebut berlangsung.

Minggu, 28 Agustus 2016
BPN Butuhkan Juru Ukur

Pada tahun ini sampai 2019, BPN harapkan bisa mensertifikasi 20 hingga 23 juta sertifikat.

Kamis, 25 Agustus 2016
Wow! Ganti Rugi PA Ground untuk Bandara Kulonprogo Capai Rp 727 Miliar

Anggaran sebesar Rp 4,146 triliun disiapkan untuk ganti rugi tanah masyarakat yang terdampak, dan ganti rugi Paku Alam Ground (PAG).

Minggu, 7 Agustus 2016
REALTIME NEWS: Tim BPN dan Appraisal Turun Lapangan Lagi

Kepala BPN Kulonprogo, Muhammad Fadhil, mengatakan petugas dari Satgas A dan B serta Tim Appraisal kembali turun lapangan melakukan pendataan

Selasa, 26 Juli 2016
Total Ganti Rugi Warga Terdampak Bandara Bernilai Fantastis

Walaupun tahu jumlah persis dari nilai tersebut, namun Suji enggan menyebutkan total nilai tersebut.

Selasa, 14 Juni 2016

⟨1 2 3 4 ⟩

Berita Terkini

Rencana Pemakaman Jenazah Ali Pendaki Gunung Slamet Asal Magelang

8 menit lalu
7 Oleh-Oleh Kekinian Khas Jogja yang Paling Diburu Wisatawan

20 menit lalu
Pakar UGM Soroti Lemahnya Akses Lokasi Bencana di Aceh: Rencana Kontinjensi Pemerintah Belum Efektif

1 jam lalu
4 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat, Bantu Redakan Jerawat

1 jam lalu
Terdampak Tol, Gedung Baru Relokasi SDN Nglarang Sleman Mulai Dibangun Bulan Depan

1 jam lalu

TAG

BPN

Hal itu menyusul telah rampungnya proses pembebasan lahan untuk proyek bandara di Temon tersebut.

Biaya persiapan PTSL meliputi penyiapan dokumen, pengadaan pathok dan materai, serta biaya operasional.

Capaian DIY menempati posisi nomor 7 dari 33 Provinsi di seliruh Indonesia dengan angka 99 persen bidang tanah telah terdaftar.

Pihak tergugat yang hadir dalam persidangan tersebut merasa hasil putusan tersebut sudah selayaknya diputus majelis hakim.

Bertempat di ruang chandra Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, sidang terkait pembacaan putusan gugatan tersebut dimulai

AP I hingga kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan menyiapkan alokasi dana ganti ruginya.

Menanggapi saran tersebut pihaknya akan mengumpulkan Kepala BPN yang menjadi terlapor dalam kasus tersebut.

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri menuturkan, bahwa sejak 2016 memang ada empat laporan terkait keluhan dugaan maladministrasi

Sinergi antara BPN dengan pengelola SG maupun PAG sedang dilakukan demi mendapat kejelasan status tanah.

Data tersebut juga berguna dalam memperlancar proses konsinyasi dan pencairan dana ganti rugi lahan.

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut apapun dari pihak terkait atas hasil pendataan.

PT Angkasa Pura I sebagai pemrakarsa megaproyek tersebut tetap menargetkan pembayaran ganti rugi rampung di akhir Oktober 2016 ini.

Permintaan penangguhan pembayaran ganti rugi para penggarap PAG itu semula disampaikan warga penggarap ke pemerintah Desa Glagah.

Namun menurutnya berdasarkan hasil kajian yang akan dilakukan itu nantinya nasib dan status tanah tutupan bisa jelas siapa pemiliknya.

Bangunan telah berdiri di tanah sawah, sebaiknya pemohon segera datang ke Kantor BPN ataupun kantor PU Kabupaten Bantul, untuk melakukan konsultasi.

Kini warga yang tergabung dalam MPT2P cukup lega, pasalnya telah ada jawaban dari dewan, dan dipastikan audiensi tersebut berlangsung.

Pada tahun ini sampai 2019, BPN harapkan bisa mensertifikasi 20 hingga 23 juta sertifikat.

Anggaran sebesar Rp 4,146 triliun disiapkan untuk ganti rugi tanah masyarakat yang terdampak, dan ganti rugi Paku Alam Ground (PAG).

Kepala BPN Kulonprogo, Muhammad Fadhil, mengatakan petugas dari Satgas A dan B serta Tim Appraisal kembali turun lapangan melakukan pendataan

Walaupun tahu jumlah persis dari nilai tersebut, namun Suji enggan menyebutkan total nilai tersebut.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved