BPN Segera Laporkan Data Nominatif Lahan WTT ke Kementerian ATR

Data tersebut juga berguna dalam memperlancar proses konsinyasi dan pencairan dana ganti rugi lahan.

BPN Segera Laporkan Data Nominatif Lahan WTT ke Kementerian ATR
facebook Seasia
Ilustrasi Calon Bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo menyebut data nominatif yang dihasilkan dari pengukuran dan pendataan ulang terhadap aset milik anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) akan dilaporkan kepada Kementerian Agraria dan Tata ruang (ATR).

Selain untuk memperkuat dasar permohonan diskresi penilaian ulang, data tersebut juga berguna dalam memperlancar proses konsinyasi dan pencairan dana ganti rugi lahan.

Kepala BPN Kulonprogo, Suardi mengatakan, kewenangan untuk mengabulkan permohonan diskresi dari warga WTT tidak berada di tangan BPN maupun Kementerian ATR melainkan Kementerian Keuangan.

Data yang disampaikan kepada Kementerian ATR nantinya juga akan diteruskan kepada Kemenkeu untuk tindak lanjut permohonan diskresi dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

"Kewenangannya memang ada di Kemenkeu. Apakah diperbolehkan diskresi dan bagaimana mekanisme penunjukkan lagi appraisal? Kita tunggu saja," kata Suardi, Senin (2/10/2017).

Baca: Anggota WTT Kemungkinan Direlokasi ke Lahan Paku Alam

Dia menyebut, pada pengukuran lahan terdahulu, tim di lapangan hanya bisa mengukur dengan sistem blok lantaran warga saat itu masih menolak proyek pembangunan tersebut.

Sedangkan dana dari konsinyasi tidak bisa langsung dibagi rata jika ada empat orang pemilik lahan dalam satu blok, melainkan, harus dipisahkan sesuai ukuran bidang yang dimiliki masing-masing warga.

BPN dalam hal ini sudah menerunkan tim validasi pengukuran pecah blok pada Senin itu.

Pendekatan kepada warga yang masih bertahan menolak juga kembali dilakukan dengan harapan bisa didapatkan data detil ukuran bidang dari empat blok lahan tersisa di wilayah Glagah.

Informasi dari tim di lapangan yang diterimanya sementara ini, tiga blok sudah berhasil diidentifikasi ukuran masing-masing bidangnya.

"Harapan kami, satu blok lain juga bisa segera diidentifikasi supaya proses konsinyasinya cepat selesai. Minimal, tahu batas-batas lahannya sehingga kalau ada kebijakan diskresi bisa diambilkan datanya dari situ," tambah Suardi.

Terkait pencairan dana konsinyasi, pihaknya mengimbau warga melengkapi persyaratan administrasi sesuai kebutuhan.

Dengan begitu, proses konsinyasi bisa diselesaikan segera.

Namun, jika warga tak mau menerima dana konsinyasi, hal itu bukan ranah yang bisa diintervensi pihaknya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved