BPN

Index A-Z

Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Boleh Tidak Setuju Nilai Ganti Rugi

Kewenangan tim appraisal untuk mengumumkan jumlah nilai ganti rugi saat musyawarah dengan warga pada 20 Juni mendatang.

Selasa, 14 Juni 2016
Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Punya Dua Pilihan Ganti Rugi

Dalam musyawarah tersebut, warga akan mendapatkan dua opsi ganti rugi, yakni dalam bentuk uang dan relokasi yang mencakup tanah dan bangunan

Selasa, 14 Juni 2016
Gimana Cara Urus Pengeringan Tanah Sawah?

Dimana bangunan telah berdiri di tanah sawah, sebaiknya pemohon segera datang ke Kantor BPN ataupun kantor PU Kabupaten Bantul.

Rabu, 18 Mei 2016
Penanganan Data Lahan Hampir Selesai,Tim Appraisal Segera Cocokkan Data Fasum

Memasuki hari terakhir survei di lapangan, tim appraisal juga akan melakukan pendekatan kepada warga yang masih menolak tim appraisal.

Rabu, 11 Mei 2016
LO DIY: Black List Pengembang Bermasalah!

Dalam kasus ini, LO DIY mengundang dinas terkait di Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Wilayah proyek Majestic Land.

Rabu, 24 Februari 2016
Inilah Solusi Sultan Soal Pembebasan Lahan Calon Bandara

Dirinya mengaku tidak mengetahui persis kondisi di lapangan saat proses pengukuran oleh BPN yang dikawal oleh kepolisian.

Rabu, 17 Februari 2016
BPN Klaim Berhasil Lakukan Perapatan Patok Bandara Kulonprogo

Setidaknya ada 15 titik lokasi yang harus dilakukan perapatan patok sebagai garis batas terluar IPL bandara.

Selasa, 16 Februari 2016
Perapatan Patok Bandara Kulonprogo di Glagah Ricuh

Penerapan sistem ring pengamanan berlapis tiga oleh kepolisian membuat warga penolak bandara kesulitan menghalau petugas agar lahan milik mereka.

Selasa, 16 Februari 2016
Akta Jual Beli Jadi Dasar untuk Pembuatan Sertifikat Tanah

Apakah akta jual beli dan sudah terdaftar di PPAT, bisa untuk mencari SHM? bila sudah selanjutnya kemana lagi?

Selasa, 16 Februari 2016
Warga Merasa Pengukuran Tanah oleh BPN Janggal

Warga penolak bandara di Sidorejo ini bahkan mempertanyakan dan mempermasalahkan pengukuran lahan makam di dusun mereka.

Rabu, 3 Februari 2016
Penggarap Paku Alam Ground Khawatir Tak Kebagian Kompensasi Lahan Calon Bandara

Dalam data nominatif hasil pengukuran tim BPN, lahan garapan mereka itu tidak tercatat di dalamnya.

Rabu, 27 Januari 2016
Permenkeu dan Perda RTRW DIY Direvisi demi Pembangunan Bandara

BPN DIY sebelumnya alami kendala dalam membiayai operasional pengukuran lahan di calon bandara baru di Kulonprogo.

Senin, 18 Januari 2016
Pabrik Pasir Besi KP Terhambat Sertifikasi Lahan

Kepala BPN Kulonprogo, Muhammad Fadhil, mengaku mendapat permohonan penerbitan sertifikat untuk lahan seluas 19,7 hektare itu.

Selasa, 12 Januari 2016
BPN Masuk Sidorejo Ukur Lahan Bandara

Hingga saat ini pengukuran masih terhambat warga yang menyatakan berbagai persyaratan. Salah satunya pengukuran harus disaksikan pemilik lahan.

Rabu, 16 Desember 2015
BREAKINGNEWS: Dihadang WTT, BPN Mundur

Baru mulai masuk wilayah pengukuran Dusun Sidorejo Glagah, petugas ukur BPN sudah dihadang warga penolak bandara.

Rabu, 16 Desember 2015
Pengukuran Semua Lahan Calon Bandara Tak Bisa Ditawar Lagi

Untuk membahas perihal tersebut, dua pihak pun sepakat bertemu dan duduk bersama di sebuah rumah makan di Wates, Senin (14/12/2015).

Senin, 14 Desember 2015
BPN Kulonprogo Tunggu Jaminan Keamanan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai fokus pada lahan milik warga penolak mega proyek di Kecamatan Temon tersebut.

Senin, 7 Desember 2015
BPN Klaim Sudah Ukur Lahan Bandara Kulonprogo 83 persen

Sampai saat ini tersisa lahan tiga dusun di dua desa yang belum selesai diukur dan didata oleh tim satgas A dan B.

Senin, 7 Desember 2015
Warga dan Petugas Ngobrol Harga Tanah di Pos Ronda

Sekelompok warga, di Munggangan Palihan Kecamatan Temon, menemui salah satu petugas satgas untuk memperoleh kejelasan tersebut, Jumat (27/11/2015).

Jumat, 27 November 2015

⟨1 2 3 4

Berita Terkini

SMP Negeri 5 dan SMPN 8 Jogja Masuk Daftar Terbaik Nasional, Ini Respons Disdikpora

16 menit lalu
BEM Nusantara DIY Gelar Aksi di DPRD, Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung

33 menit lalu
Ini 4 Drama dan Film Park Bo-young Bersama Wooga Squad

1 jam lalu
Evakuasi Jenazah Pendaki Asal Magelang di Gunung Slamet Butuh 15 Jam

1 jam lalu
5 Kandungan Skincare yang Sebaiknya Tidak Dipakai Bersamaan

2 jam lalu

TAG

BPN

Kewenangan tim appraisal untuk mengumumkan jumlah nilai ganti rugi saat musyawarah dengan warga pada 20 Juni mendatang.

Dalam musyawarah tersebut, warga akan mendapatkan dua opsi ganti rugi, yakni dalam bentuk uang dan relokasi yang mencakup tanah dan bangunan

Dimana bangunan telah berdiri di tanah sawah, sebaiknya pemohon segera datang ke Kantor BPN ataupun kantor PU Kabupaten Bantul.

Memasuki hari terakhir survei di lapangan, tim appraisal juga akan melakukan pendekatan kepada warga yang masih menolak tim appraisal.

Dalam kasus ini, LO DIY mengundang dinas terkait di Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Wilayah proyek Majestic Land.

Dirinya mengaku tidak mengetahui persis kondisi di lapangan saat proses pengukuran oleh BPN yang dikawal oleh kepolisian.

Setidaknya ada 15 titik lokasi yang harus dilakukan perapatan patok sebagai garis batas terluar IPL bandara.

Penerapan sistem ring pengamanan berlapis tiga oleh kepolisian membuat warga penolak bandara kesulitan menghalau petugas agar lahan milik mereka.

Apakah akta jual beli dan sudah terdaftar di PPAT, bisa untuk mencari SHM? bila sudah selanjutnya kemana lagi?

Warga penolak bandara di Sidorejo ini bahkan mempertanyakan dan mempermasalahkan pengukuran lahan makam di dusun mereka.

Dalam data nominatif hasil pengukuran tim BPN, lahan garapan mereka itu tidak tercatat di dalamnya.

BPN DIY sebelumnya alami kendala dalam membiayai operasional pengukuran lahan di calon bandara baru di Kulonprogo.

Kepala BPN Kulonprogo, Muhammad Fadhil, mengaku mendapat permohonan penerbitan sertifikat untuk lahan seluas 19,7 hektare itu.

Hingga saat ini pengukuran masih terhambat warga yang menyatakan berbagai persyaratan. Salah satunya pengukuran harus disaksikan pemilik lahan.

Baru mulai masuk wilayah pengukuran Dusun Sidorejo Glagah, petugas ukur BPN sudah dihadang warga penolak bandara.

Untuk membahas perihal tersebut, dua pihak pun sepakat bertemu dan duduk bersama di sebuah rumah makan di Wates, Senin (14/12/2015).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai fokus pada lahan milik warga penolak mega proyek di Kecamatan Temon tersebut.

Sampai saat ini tersisa lahan tiga dusun di dua desa yang belum selesai diukur dan didata oleh tim satgas A dan B.

Sekelompok warga, di Munggangan Palihan Kecamatan Temon, menemui salah satu petugas satgas untuk memperoleh kejelasan tersebut, Jumat (27/11/2015).

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved