BPN Butuhkan Juru Ukur

Laporan Reporter Tribun Jogja, Arfiansyah Panji Purnandaru

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) kekurangan juru ukur. Apalagi, saat ini BPN sedang gencar melakukan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, setelah acara wisuda Sekolah Tingi Pertanahan Nasional (STPN) menjelaskan, saat ini tercatat hanya sekitar 2200 juru ukur.

Padahal jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah tanah yang akan diukur.

"Sangat dibutuhkan Diploma I juru ukur Kadastral, karena kita akan melakukan pemetaan besar-besaran diseluruh Indonesia. Saat ini kita masih kekurangan juru ukur, dan hari ini mendapat tambahan 320 SDM," jelasnya.

Disinggung perihal Reforma Agraria, Sofyan menjelasakan bahwa Reforma Agraria merupakan langkah untuk legalisasi aset milik masyarakat.

"Sampai sejauh ini sekitar 40-42 juta sertifikat sudah ada. Padahal, tanah lahan Indonesia milik masyarakat bisa mencapai 100 juta. Presiden meminita ayo kita percapat," jelasnya.

Pada tahun ini sampai 2019, BPN harapkan bisa mensertifikasi 20 hingga 23 juta sertifikat. Harapanya, jika dijalankan secara masal tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar.

"Tanah belum bersertifikat itu aset mati. Sebaliknya jika bersertifikat tanah itu hidup dan punya nilai lebih," tutupnya. (*)