Pengawasan Tak Lagi Soal Angka, BPKP DIY Didorong Kawal Efektivitas Kebijakan Publik
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menegaskan bahwa peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini jauh lebih strategis.
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengawasan keuangan di daerah tidak lagi cukup berhenti pada kepatuhan administratif.
Di era tata kelola modern, lembaga pengawas dituntut mampu melihat melampaui angka, menyentuh langsung efektivitas kebijakan publik dan daya gunanya bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, saat mengukuhkan Dessy Adin sebagai Kepala Perwakilan BPKP DIY, Kamis (24/7/2025), di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Dessy menggantikan pejabat sebelumnya, Setya Nugraha, dalam prosesi yang turut disaksikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Penjabat (Pj) Sekda DIY Aria Nugrahadi, jajaran Forkopimda dan para kepala OPD Pemda DIY.
Dalam sambutannya, Sri Sultan HB X menegaskan bahwa peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini jauh lebih strategis.
Ia tidak hanya menjadi pengawas internal, tetapi juga mitra reflektif bagi pemerintah daerah.
“Artinya, kita butuh pengawasan yang mampu melihat beyond numbers, di mana BPKP di daerah diharapkan mampu menjadi mitra reflektif, yang membantu pemerintah daerah belajar dari kekeliruan, menajamkan perencanaan, dan memperbaiki eksekusi kebijakan,” ujar Sri Sultan HB X.
Menurut Sri Sultan HB X, peran pengawasan saat ini harus menitikberatkan pada seberapa jauh anggaran publik benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Dan itu tentu memerlukan sinergi yang tidak berbasis pada kontrol semata, melainkan pada trust dan tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Baca juga: Hanum, Siswi SMAN 1 Karangmojo Gunungkidul Raih Juara 2 Lomba Jurnalistik FLS2N DIY
Gubernur DIY juga menyinggung semangat keistimewaan Yogyakarta yang tidak semata menyangkut budaya atau kelembagaan, melainkan juga dalam tata kelola pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap pemerintahan yang baik di DIY bukan sekadar slogan, melainkan arah kerja nyata yang memerlukan mitra kritis sekaligus konstruktif seperti BPKP.
“Akuntabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat menuju kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik adalah modal sosial utama dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Setya Nugraha atas dedikasinya selama menjabat, serta menyambut kepemimpinan baru Dessy Adin.
“Adalah harapan kita bersama, bahwa di bawah kepemimpinan yang baru ini, komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara Perwakilan BPKP DIY dengan Pemerintah Daerah DIY dapat terus diperkokoh,” ujar Sri Sultan HB X.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemda DIY sangat terbuka terhadap pendampingan dan evaluasi.
Dubes Australia Temui Sri Sultan HB X, Dorong Kerja Sama Pendidikan dan Pariwisata Yogyakarta |
![]() |
---|
Kehadiran BPD Bisa Jadi Katalisator Pembangunan Daerah, Begini Kata Sri Sultan HB X |
![]() |
---|
Kabupaten-Kota di DIY Segera Perbarui Raperda Minuman Beralkohol, Peredaran Online Jadi Fokus Baru |
![]() |
---|
Pembukaan Tol Baru Berpotensi Tingkatkan Kunjungan ke DIY, Pemda Siapkan Strategi Atasi Over Tourism |
![]() |
---|
Kebijakan Royalti Musik Tuai Pro-Kontra, Pemda DIY Siapkan Solusi untuk UMKM |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.