Soal Potensi Wanita Pimpin Kraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X: Republik Tak Bedakan Pria dan Wanita

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, turut menyinggung soal aturan perempuan bisa meneruskan tahta kepemimpinan di Kraton Yogyakarta.

Hal itu disampaikan Sri Sultan HB Xsaat Dialog Kebangsaan Indonesia Damai, di Sasana Hinggil, Yogyakarta, pada Minggu (26/10/2025).

Menurut Sri Sultan HBX , DIY termasuk bagian dari Republik Indonesia, sehingga menurut Sri Sultan HB X, Kraton Yogyakarta patuh dan tunduk pada aturan pemerintah.

Sri Sultan HB Xmenyampaikan, sebagian kalangan menilai Yogyakarta dikenal dengan feodalisme karena keberadaan Kraton Yogyakarta.

Akan tetapi indeks demokrasi di Yogyakarta justru menempati posisi tertinggi dibanding daerah lain.

"Banyak orang yang tanya, mestinya Jogja itu feodal kan kerajaan, kenapa tingkat demokrasinya tinggi, ya saya anggap tidak mengerti aja, bahwa DIY bagian dari republik," jelas Sultan.

Karena alasan DIY bagian dari Republik Indonesia itu juga, Sri Sultan HB X mengatakan bentuk regenerasi pemerintahan di Kraton Yogyakarta juga bisa mengikuti undang-undang di RI.

"Saya (datang) di MK untuk bicara wanita bisa dimungkinkan untuk regenerasi Keraton Jogja kok nggak boleh itu gimana, wong aturan itu di Kraton ndak ada kok," kata Sri Sultan.

"Saya tunduk pada Republik, Republik tidak membedakan laki-laki sama perempuan, kenapa saya membedakan, kan tidak konsisten. zaman sudah berubah, itu kan leluhur saya, saya kan bagian dari republik, harus tunduk pada undang-undang republik," sambung Sri Sultan HB X yang sekaligus Gubernur DIY.

Dengan dinamika yang terjadi saat ini, Sri Sultan HB X menyebut bergesernya budaya dan etika, Pemerintah harus membuka ruang dialog lebih luas agar tak terjadi miskomunikasi. (*)