Sri Sultan HB X Dorong Evaluasi Skema MBG, Porsi Besar Harus Dibagi ke Banyak Dapur

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menilai pembagian porsi besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai ribuan per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu segera ditinjau ulang. 

Sultan mengingatkan, kemampuan dapur-dapur pelaksana di tingkat masyarakat sangat terbatas dan belum siap untuk memproduksi ribuan porsi dalam satu waktu.

Menurut Sri Sultan, penetapan kapasitas 2.000–3.000 porsi per SPPG yang diterapkan pemerintah pusat berisiko tinggi jika tidak diimbangi dengan sarana, tenaga, dan manajemen yang memadai.

Dalam praktiknya, dapur MBG bukanlah dapur profesional seperti restoran, melainkan rumah-rumah warga atau kelompok masyarakat dengan peralatan sederhana.

“Kalau saya, pengertiannya tiga ribu atau dua ribu itu dalam satu unit, atau satu titik itu saja. Atau memang dua ribu itu dibagi dalam beberapa subbagian? Misalnya, kalau dua ribu di tempat ini tapi di situ ada sepuluh subbagian, berarti per bagian kan dua ratus. Kalau lebih dari sepuluh kan makin kecil,” ujar Sri Sultan HB  X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (24/10/2025).

Sri Sultan menjelaskan, sebagian besar dapur MBG masih bersifat tradisional dan belum memiliki fasilitas penyimpanan seperti freezer.

Karena itu, jika proses memasak dilakukan terlalu lama sebelum waktu makan, bahan makanan mudah rusak dan berpotensi menimbulkan keracunan.

“Masak di sini kan bukan restoran. Rumah kelompok-kelompok yang mungkin makan dan cara masaknya tradisional, entah pakai gas atau arang. Hindarilah masak itu jauh waktunya untuk matang sama untuk makannya. Karena pagi, siang, sore kita makannya sama, pasti pakai sayur. Begitu jangkanya panjang, dagingnya juga dibeli untuk dua ribu porsi, disimpan di mana? Apa mereka punya freezer? Kalau tidak punya, daging dua hari warnanya sudah biru-biruan, dimakan bisa beracun,” jelasnya.

Sri Sultan menilai, banyak warga yang direkrut sebagai juru masak dalam program MBG sebenarnya bukan tenaga profesional.

Mereka umumnya ibu rumah tangga yang terbiasa memasak untuk keluarga, bukan untuk ribuan porsi sekaligus.

Kondisi itu, menurutnya, menambah risiko jika kapasitas dapur tidak dibatasi.

“Kalau masaknya makin banyak sampai dua ribu itu hanya satu kelompok, yang namanya keracunan pasti akan terjadi. Itu tidak usah ngumpulkan dokter-dokter. Masalahnya saya bisa masak, sering masak di rumah. Kalau pejabat tidak pernah masak, orang yang tidak tahu dapur disuruh ngurusin, ya tidak ngerti. Sayur bisa layu, daging bisa biru, berarti sudah beracun. Kalau yang diserahi tanggung jawab itu ngerti dapur, ya aman,” ujarnya.

Sri Sultan mengusulkan agar kapasitas per dapur dibatasi maksimal 50 porsi

. Dengan pembagian subunit tersebut, beban masak menjadi lebih realistis dan kualitas makanan lebih terjaga.

“Kalau dua ribu itu paket, misalnya dari tiga ribu jadi dua ribu, tapi itu dibagi subpaket. Ini dianggap satu unit, ini subunit. Sekarang subunitnya itu berapa, supaya jumlahnya hanya 50 porsi. Berarti dua ribu dibagi 50, jadi empat puluh dapur. Kalau 50 porsi saja sudah setengah lima pagi bangun, sudah masak. Kalau dibebani 100, berarti jam dua pagi sudah masak, dimakan jam delapan atau jam sepuluh. Sayurnya layu, dagingnya kapan belinya? Karena tidak dimasukkan freezer, ya keracunan,” tandas Sultan. (*)