BREAKING NEWS: Disdikpora DIY Diskualifikasi 139 Siswa Afirmasi Bodong, Tindak Lanjut Aduan Warga

“Saya ambil sampel dua-dua, memang betul-betul layak afirmasi. Tapi kalau yang bermasalah ini banyak kasusnya jalur person. Misalnya anak pejabat, anak pengusaha, bisa tiba-tiba muncul di jalur afirmasi. Contoh gampangnya, anak bapak ibu yang sehari-hari antar jemput sekolah pakai mobil, tiba-tiba masuk jalur afirmasi. Kan jelas menyalahi,” katanya.

Ia juga mencontohkan kasus yang dianggap menonjol, yaitu anak seorang dokter yang terdata sebagai penerima jalur afirmasi.

“Padahal, jelas tidak berhak," tegasnya.

Selain itu, Yuliani juga menyebut ada anak seorang kontraktor yang mendaftar melalui jalur afirmasi, umumnya di SMA favorit seperti SMAN 1 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta.

“Sekolah-sekolah ini kan terkenal jadi jalur ke fakultas kedokteran atau kampus ternama. Jadi tidak heran kalau orang tuanya ambisius,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Yuliani, sekolah-sekolah di pinggiran justru masih memiliki banyak kuota afirmasi yang kosong. “Misalnya di SMK Tepus di perbatasan Klaten-Gunungkidul atau SMK Kelautan. Itu masih kosong, tapi di kota (kuota jalur afirmasi) malah penuh dan disalahgunakan,” ujarnya.

Yuliani menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses ini agar jalur afirmasi diberikan sesuai haknya kepada anak-anak yang memang berasal dari keluarga tidak mampu.

“Sarang Lidi selalu mendorong agar aturan ditegakkan. Kalau tidak sesuai aturan, ya seperti ini jadinya – hak anak-anak miskin yang seharusnya mendapat jalur afirmasi malah tergeser,” kata dia.

"Nanti pasti ada kuota (jalur afirmasi) yang kosong setelah verifikasi jalur afirmasi yg dipakai orang kaya,untuk keadilan kuota tersebut tetap harus diberikan ke anak yang betul-betul afirmasi. Yang tidak berhak pakai jalur afirmasi bisa ikut jalur wilayah," tandasnya. 

Ancaman Disdikpora DIY

Sebelumnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan akan membatalkan peserta jalur afirmasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA tahun ajaran 2025/2026 jika terbukti tidak memenuhi syarat. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, menanggapi laporan dugaan penyalahgunaan jalur afirmasi yang tengah mencuat.

“Ya, kita cek data dulu. Kalau memang itu bukan haknya, ya kita batalkan. Kami akan konfirmasi dokumennya dan juga di lapangan,” ujar Suhirman, Kamis (26/6/2025).

Menurut Suhirman, proses pendaftaran SPMB saat ini masih berlangsung dan belum sampai pada tahap pengumuman hasil seleksi.

Karena itu, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki data dan bukti lengkap untuk melapor.

“Kalau punya datanya, di mana, siapa, dan dokumen lengkap, silakan disampaikan. Kita akan telusuri dan verifikasi,” ujarnya.