Pj Bupati Kulon Progo Sebut Terbatasnya Anggaran Membuat Pembangunan Infrastuktur Kurang Optimal

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo memberikan sejumlah rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023.

Salah satunya soal pembangunan infrastruktur yang dinilai belum optimal.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan pihaknya tidak mengabaikan masalah infrastruktur. Namun ada kendala dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Jumlah Pendaftar PPK Pilkada 2024 di Sleman Melebihi Kebutuhan 

"Terutama karena anggaran yang ada cukup terbatas," kata Made, Selasa (30/04/2024).

Ia menjelaskan bahwa jajarannya harus pintar-pintar membagi alokasi anggaran.

Sebab kebutuhan program terbilang banyak, termasuk infrastruktur, sehingga diperlukan skala prioritas.

Made mengatakan infrastruktur termasuk dalam prioritas tersebut.

Namun karena anggaran terbatas, maka proses pembangunannya menyesuaikan dengan dana yang ada.

"(Infrastruktur) sudah kami sentuh, tapi memang hasilnya sedikit-sedikit sehingga seperti tidak terlihat," jelasnya.

Made mencontohkan infrastruktur jalan di sisi utara yang menjadi catatan DPRD Kulon Progo.

Sebab pembangunan akses di wilayah tersebut dinilai tak imbang dengan pembangunan di sisi selatan.

Ia menilai jika perbaikan jalan di sisi utara Kulon Progo tidak bisa sekadar tambal-sulam, tapi diperlukan komitmen besar dalam pembangunannya.

Sebab nantinya jalan yang terbangun memiliki kualitas yang baik.

"Kami pun sudah memikirkan soal pembangunan di kawasan utara, meski memang baru sebatas perencanaan," ujar Made.

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati sebelumnya menilai pembangunan di sisi utara tidak seimbang dengan sisi selatan.

Pembangunannya pun dinilai belum optimal.

Pihaknya pun juga memberikan rekomendasi secara rinci terhadap seluruh kinerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Harapannya, rekomendasi tersebut jadi perhatian langsung bagi semua OPD.

"Kami tidak hanya ingin hasil secara administratif, tapi juga dampak konkretnya bagi masyarakat," kata Akhid. (alx)