Waspadai Potensi Kerawanan Kampanye

"Kondisi ini tidak hanya merugikan demokrasi dalam scope luas, tetapi juga berdampak pada peluang kandidat berkualitas namun tidak memiliki sumber daya finansial yang besar menjadi mudah tersingkir dalam kontestasi pemilu," beber Bayu.

Berangkat dari pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, kerawanan lain yang menjadi atensi banyak pihak adalah isu disintegrasi dengan penyebaran informasi palsu/hoaks yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik.

"Beredarnya informasi palsu/hoaks menjadi senjata ampuh yang terus dipelihara dalam ruang digital. Titik sensitif praktik penyebaran informasi palsu/hoaks ini adalah penggunaan isu SARA," tambahnya.

Bayu menegaskan, hal ini jelas dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu, serta dapat memicu konflik sosial yang merusak keharmonisan bangsa.

"Maka dari itu, penting kiranya Masyarakat dapat lebih bijak dan menghormati perbedaan pendapat, agar situasi kondusif dapat terjaga dalam proses penyelenggaraan Pemilu," ucapnya.

Ia menilai keterlibatan banyak pihak untuk mendorong budaya politik yang sehat, dimana artinya diskusi dan perdebatan seharusnya melahirkan kualitas demokrasi yang baik tanpa perlu merusak hubungan antarwarga negara.

"Menghadapi potensi pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilu 2024 ini, penting bagi kita merefleksikan semangat demokrasi secara kolektif. Masyarakat, lembaga pemerintah, partai politik, media, dan stakeholder lain, perlu bersama-sama ikut memastikan pemilu berlangsung dengan jujur, adil, transparan, dan damai. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan akan membangun kesadaran untuk menjaga integritas pemilu.
Demokrasi merupakan kumpulan pengalaman berharga dalam berkehidupan bernegara. Mari bersatu menjadikan Pemilu 2024 ini berintegritas sekaligus membangun demokrasi menjadi lebih baik," pungkasnya. (*/ord)