57 Ribu Warga DIY Kehilangan Akses Layanan Kesehatan Gratis, Dinsos Desak Segera Verifikasi Data
Pemerintah kabupaten/kota diminta segera memperbarui dan memverifikasi data agar bantuan bisa kembali diaktifkan.
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho | Editor: Muhammad Fatoni
“Mohon memverifikasi data dan sebagainya, karena pemerintah menggunakan sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Yessi.
Ia menambahkan bahwa proses ini dilakukan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang menggabungkan data dari berbagai kementerian, termasuk dari program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Sejumlah indikator pun digunakan untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Penundaan verifikasi data di tingkat daerah dikhawatirkan akan memperpanjang ketidakpastian akses layanan kesehatan bagi ribuan warga kurang mampu di DIY. (*)
Baca Juga
| 328 Ribu Warga DIY Akan Terima Penebalan Bansos Beras dan Minyak Goreng |
|
|---|
| Pemerintah Coret Nama Nenek dari Bansos karena Judol, Anak: Bagaimana Bisa Ibu Main Judi Online? |
|
|---|
| Penjelasan Menkes Soal Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan |
|
|---|
| Minta Uang untuk Alat Operasi, Dokter di RSAM Lampung Dicabut Hak Layani Pasien BPJS |
|
|---|
| 5 Ribu Warga Kota Yogya Dicoret dari Kepesertaan BPJS Gratis |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Kepala-Dinas-Sosial-DIY-Endang-Patmintarsih-2462025.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.