Tol Jogja–Solo 2.2: Relokasi SDN Nglarang Sleman Terganjal Status LSD

Ringkasan Berita:Polemik relokasi SD Negeri Nglarang di Sleman akibat proyek Tol Jogja–Solo paket 2.2 memunculkan penolakan keras dari ratusan wali murid. Mereka menuntut pembangunan gedung baru yang aman dan nyaman, bukan pemindahan sementara ke shelter darurat.

Sleman Tribunjogja.com -- Pembangunan jalan tol Jogja–Solo paket 2.2 yang membentang dari Junction Sleman di Tirtoadi hingga Trihanggo, Kabupaten Sleman, membawa dampak besar bagi SD Negeri Nglarang. 

Sebagian bangunan sekolah, khususnya ruang kelas 4, 5, dan 6, terpaksa digusur demi kelancaran proyek strategis nasional tersebut.

Namun, rencana relokasi sekolah ke gedung shelter sementara memicu penolakan keras dari ratusan wali murid. 

Mereka menuntut agar pemerintah membangun gedung baru terlebih dahulu sebelum proses pembongkaran dilakukan.

“Sudah mau dipindahkan. Kalau wali murid setuju, langsung dipindah ke shelter. Tapi kami tidak mau. Kami minta dibuatkan gedung baru,” tegas Suptihatin Widyastuti, wali murid kelas 4, dalam audiensi di Kelurahan Tlogoadi, Senin (10/11/2025).

Menurut Suptihatin, shelter hanya layak digunakan dalam kondisi darurat. Sementara kasus SD Nglarang bukanlah situasi darurat. 

• Rencana Tol Jogja-Solo Paket 2.2 Ringroad Sleman Beroperasi Mei 2026 

Fakta Proyek Tol Jogja–Solo Paket 2.2 

• Nama Proyek: Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo
• Skema: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan model Build Operate Transfer (BOT)
• Panjang Total Tol: ±91,93 km
• Nilai Investasi: Rp 27,49 triliun
• Nilai Konstruksi: Rp 18,99 triliun

Pemrakarsa Konsorsium:

• PT Daya Mulia Turangga
• Gama Group
• PT Adhi Karya (Persero) Tbk
• PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Proyek ini dibagi dalam beberapa tahap dan seksi. Paket 2.2 termasuk dalam Tahap I, dengan rincian sebagai berikut:

• 1.1    Kartasura – Klaten    Jawa Tengah
• 1.2    Klaten – Purwomartani    Sleman
• 2.1A    Purwomartani – Maguwo    Sleman
• 2.2B    Trihanggo – Junction Sleman    Sleman 
  Sumber: simpulkpbu.pu.go.id/binamarga.pu.go.id

Ia menegaskan bahwa para wali murid tidak menolak pembangunan jalan tol, tetapi mereka menuntut hak anak-anak untuk mendapatkan tempat belajar yang aman dan nyaman.

Selama ini, warga telah bersabar menghadapi gangguan dari proyek tol yang berdekatan dengan gedung sekolah. 

Suara dentuman alat berat dan debu yang beterbangan kerap mengganggu proses belajar mengajar. 

Bahkan, pada awal pembangunan, anak-anak sempat berhamburan keluar kelas karena suara gemuruh yang disangka gempa.

Paparan debu juga menyebabkan gangguan kesehatan pada siswa.