Tol Jogja–Solo 2.2: Relokasi SDN Nglarang Sleman Terganjal Status LSD

Sayangnya, tidak ada perhatian dari Dinas Pendidikan maupun pihak pengelola proyek tol. Masker pun tak pernah diberikan.

“Kalau pihak jalan tol punya empati, seharusnya mereka datang ke sekolah. Lihat sendiri bagaimana anak-anak belajar di tengah gempuran alat berat,” ujar Suptihatin.

Ia menambahkan, pihaknya tidak menuntut ganti rugi atas anak-anak yang sakit. 

“Yang penting dibuatkan gedung baru. Jangan dipersulit. Jangan ada pembongkaran kelas 4, 5, dan 6 sebelum gedung baru dibangun. Itu tuntutan kami,” tegasnya.

Meski hanya sebagian bangunan yang terdampak, para wali murid meminta agar relokasi dilakukan untuk seluruh kelas. 

Hal ini sesuai dengan kesepakatan pada 14 Oktober lalu. Karena itu, mereka menolak opsi shelter.

Sudarto, wali murid kelas 4 lainnya, mengungkapkan bahwa sebelumnya telah disepakati relokasi ke gedung baru yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan siswa. 

Namun, lahan relokasi yang direncanakan ternyata berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga memerlukan proses perizinan panjang dari tingkat kabupaten hingga kementerian.

“Belum ada tindakan sama sekali. Kalau sudah ada, tunjukkan hasilnya. Kalau ada kendala, jelaskan. Saya kira kalau mau berjuang, pasti ada jalan,” ujarnya.

Terkendala Status LSD dan LP2B

Mohamad Amin, Staf Ahli Direksi Bidang Pengadaan Tanah PT Jasamarga Jogja–Solo, menjelaskan bahwa desain gedung baru sudah dibuat sejak pertengahan 2024. 

Bahkan, kontrak pembangunan hampir ditandatangani. 

Namun, karena status lahan belum bebas dari LSD dan LP2B, kontrak terpaksa dihentikan.

“Kalau kita membangun di lahan yang izinnya belum beres, bisa kena sanksi pidana. Jadi bukan kami sengaja memperlambat,” jelas Amin.

Karena itu, pihaknya menawarkan opsi relokasi sementara ke shelter. 

Meski demikian, rencana tersebut belum final karena belum ada keputusan resmi.