Refocusing Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis, DPRD Kota Yogya: Pastikan Skala Prioritas

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif mendorong Pemkot Yogyakarta memastikan skala prioritas anggaran yang harus dipenuhi dalam APBD 2025.

Hal itu, berkaitan dengan refocusing yang ditempuh daerah untuk menunjang program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, mengatakan, Kota Yogya masuk kategori kapasitas fiskal tinggi, sehingga porsi sharing anggarannya cukup besar, mencapai 11 persen.

Anggaran yang jika dirupiahkan menyentuh Rp102 miliar tersebut, harus dialokasikan untuk bergulirnya program makan bergizi gratis.

"Ini tentunya akan berimbas pada kinerja. Sekarang pertanyaannya, prioritas anggaran seperti apa yang akan diskenariokan," katanya, Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, refocusing yang ditempuh seluruh OPD membuat beberapa pos anggaran menjadi tergeser, atau setidaknya mengurangi volume. 

Baca juga: Terdampak Program Makan Bergizi Gratis, 7 Proyek Fisik di Kota Yogya Batal Terlaksana Tahun Ini

Jika hal tersebut menyentuh kegiatan di wilayah, terutama yang diusulkan warga melalui Musrenbang, tentu berpotensi menimbulkan keluhan.

"Kegiatan di wilayah itu sangat dinantikan warga. Jadi, Pemkot Yogya harus memastikan skala prioritas anggaran pada APBD 2025," urainya.

Politikus PKS itu menyebut, sudah menjadi konsekuensi logis program nasional makan bergizi gratis akan mempengaruhi keuangan daerah. 

Selaras dengan amanat UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Kalau kita merujuk pada UU HKPD, maka keuangan daerah akan terpengaruh (makan bergizi gratis). Ini konsekuensi logis," terang Kuncoro. 

"Berharap ada DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk menopang keuangan daerah. Walaupun sepertinya itu sangat kecil bisa terpenuhi," urainya. (*)