DPRD DIY Rancang Tiga Raperda untuk Masa Depan DIY 

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DIY, Yuni Satia Rahayu menerangkan ketika raperda disahkan menjadi perda, maka akan menjamin adanya pembiayaan yang harus dikeluarkan APBD.

Tujuannya untuk memastikan perda dilaksanakan di masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu yang dibahas.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di DIY penting.

Mengingat selama ini partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih kurang.

Padahal melalui musyawarah, DPRD juga ingin tahu kebutuhan masyarakat.

“Sehingga partisipasi masyarakat ini juga kami bahas, termasuk berkaitan dengan geopark. Kami juga ingin agar tidak hanya pemerintah saja yang menjaga cagar budaya, cagar alam di DIY. Masyarakat juga bisa memberikan usulan, menjaga, serta mengawasi,” terangnya.

“Kemudian pelabuhan perikanan, pembangunan menggunakan dana keistimewaan. Kenapa harus ada pelabuhan perikanan di Gesing, karena kami berharap nelayan bisa menjual ikannya di Jogja. Selama ini yang mengail orang Cilacap, dijual di Jogja. Kami perlu mendorong masyarakat kalau jadi nelayan sing tenanan,” sambungnya.

Ia melanjutkan setelah perda disahkan, maka harus ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur.

Menjadi tugas eksekutif untuk membuat perencanaan, termasuk pemberdayaan terhadap masyarakat.

Ia berharap Raperda bisa diimplementasikan dan dilaksanakan di masyarakat, sambil mempromosikan pariwisata di DIY. 

“Kami juga berharap partisipasi masyarakat dalam pembuatan raperda ini. Kami ada public hearing, masyarakat boleh menyampaikan kritik dan saran, penolakan juga tidak apa-apa. Karena ini bagian dari memperbaiki, agar bisa diimplementasikan,” lanjutnya.

“Selain public hearing, ada sosialisasi rancangan peraturan daerah, sosialisasi perda yang kita punya ke masyarakat. Sehingga masyarakat juga mengetahui aturan main, kemudian apa yang menjadi keinginan masyarakat, agar perlindungan, pemberdayaan bisa berjalan ke depannya,” imbuhnya. (*)