Dana Transfer Turun, Kulon Progo dan Gunungkidul Kelimpungan Susun RAPBD

Ringkasan Berita:

• Pemda DIY menghadapi tekanan serius dalam penyusunan anggaran akibat menurunnya dana transfer dari pusat.
• Hal itu mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027 yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kamis (23/4/2026).
• Kesempatan itu dihadiri Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tekanan serius dalam penyusunan anggaran akibat menurunnya dana transfer dari pusat.

Hal ini mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027 yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Kamis (23/4/2026).

Forum tersebut dihadiri Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo dan Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Adriyanto mengikuti secara daring.

Dalam sesi diskusi, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan secara lugas menyampaikan tekanan fiskal yang dirasakan pemerintah daerah, terutama akibat penurunan dana transfer.

“Tentang turunnya semua dana transfer ke daerah. Ini memang menjadi satu hal yang menyulitkan ruang gerak dari para pimpinan daerah untuk menyusun RAPBD yang ada, karena sebagian besar terserap kepada sesuatu yang menjadi anggaran rutin, belanja rutin, sehingga bisa dipastikan di sektor yang lain juga menurun. Sehingga kemampuan untuk pertumbuhan pembangunan, baik untuk infrastruktur maupun pemberdayaan perekonomian nyaris sangat kecil, apalagi daerah-daerah yang PAD-nya juga kecil," ungkap Agung.

Menurut dia, kondisi tersebut semakin terasa di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Kulon Progo dan Gunungkidul.

“Seperti halnya kalau di DIY ini dua terkecil selalu kejar-mengejar ya, Gunungkidul dan Kulon Progo. Ini sangat kesulitan dalam menyusun postur anggaran yang tepat sasaran meskipun semuanya sudah dipas-paskan, tetapi tetap semuanya kurang,” ujarnya.

Agung juga menyoroti belum meratanya akses daerah terhadap proyek-proyek pusat, termasuk proyek strategis nasional.

“Ini bagaimana solusinya? Karena kami juga mencoba untuk mencari nilai manfaat dari lelang pusat yang ada di daerah, proyek-proyek strategis nasional, ataupun beberapa proyek yang dilelang dari pusat ini pun kemerataannya belum kita rasakan. Ada beberapa yang mampu mengakses, tetapi kemudian juga di beberapa daerah yang lain itu belum bisa mengakses," kata Agung.

Ia berharap peran perencanaan nasional dapat mendorong distribusi pembangunan yang lebih adil antarwilayah.

“Besar harapan saya, kemarin saya mendapat satu pencerahan yang sangat bagus, mungkin ini bisa menjadi contoh. Satu kementerian yang sangat-sangat terbuka dengan ini, yaitu kemarin kita di Kementerian Pertanian itu dibuka semua dan daerah itu diberikan keleluasaan. Mungkin dalam perencanaan ini Bappenas bisa berperan agar di daerah ini bisa lebih merata pertumbuhannya, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar dengan daerah yang PAD-nya lebih besar," kata dia.

Interupsi Bupati Gunungkidul

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Gunungkidul Endah Subekti menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap wilayah utara yang dinilai memiliki potensi, namun masih tertinggal dari sisi infrastruktur.

“Izin, Ngarsa Dalem. Sesuai dengan arahan Ngarsa Dalem bahwa untuk pembangunan wilayah ini supaya seimbang antara selatan dan utara, mengingat kami wilayah yang paling miskin ini kejar-kejaran dengan Kulon Progo, tetapi wilayah kami terluas se-Daerah Istimewa Yogyakarta (46 persennya dari luas wilayah DIY). Tadi disampaikan bahwa skema anggaran banyak melalui Inpres. Sekiranya kami mohon untuk wilayah utara kami, dalam rangka exit toll-nya nanti, bisa dioperasionalkan," kata Endah.