Dana Transfer Turun, Kulon Progo dan Gunungkidul Kelimpungan Susun RAPBD

“Kalau kita lihat di sisi penerimaan, pasti akan ada ketergantungan dari TKD di situ. Sekarang kalau TKD-nya turun karena APBN-nya juga turun, ini adalah yang perlu disiapkan. Makanya tadi kami menyampaikan bahwa perlunya adanya pendanaan yang sifatnya non-APBN, non-APBD di sinilah," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa skema Instruksi Presiden (Inpres) masih dalam tahap perumusan dan akan diarahkan pada intervensi langsung terhadap program prioritas nasional.

“Inpres itu memang sedang kami godok, bagaimana konsepnya dan juga bidangnya sebenarnya. Mau apa saja sih sebenarnya, selama ini kan mungkin bidangnya itu baru jalan sama jembatan. Tetapi sebenarnya ada lagi tidak? Kenapa Inpres itu bisa langsung, karena bisa kita langsung intervensi di situ. Beda kalau kita misalkan TKD, itu kan nanti akan menyebar semuanya," terangnya.

Menurut dia, penentuan program Inpres sangat bergantung pada arahan Presiden.

“Untuk yang Inpres itu pasti tergantung dari arahan dan perintah dari Presiden langsung. Mana yang mau diintervensi dulu? Jadi ketika itu Presiden melalui Mensesneg berkirim surat kepada Bappenas bahwa ini harus masuk dalam RKP sebagai program prioritas Presiden. Nah itulah yang istilahnya tidak bisa ditawar," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kementerian Keuangan Adriyanto menambahkan bahwa struktur transfer ke daerah telah memperhitungkan kebutuhan dasar belanja daerah.

“Di dalam transfer kita yang dihitung, yang dialokasikan tahun 2026, itu secara umum menghitung 3 komponen. Pertama itu adalah belanja pegawai, kemudian ada belanja operasional, kemudian ada belanja pelayanan publik. Ini memang semua data itu diambil dari APBD, kami hitung berapa sebetulnya yang menjadi belanja pokok di setiap daerah,” terangnya.

Namun, ia mengakui masih terdapat kebutuhan belanja prioritas yang belum terakomodasi, terutama untuk proyek pembangunan.

“Memang ini ada kebutuhan belanja yang sifatnya prioritas atau kebutuhan dari kepala daerah yang belum sepenuhnya ter-cover terutama untuk belanja yang sifatnya proyek. Sehingga untuk belanja seperti ini memang harus dicarikan pendanaannya.”

Ia menegaskan opsi yang dapat ditempuh daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah hingga efisiensi belanja.

“Pertama, peningkatan PAD. Atau yang kedua, disisir lagi belanjanya dengan istilah efisiensi, mau tidak mau efisiensi. Makan minum mungkin bisa dikurangi, atau yang lain. Terakhir tentunya adalah akses kepada pembiayaan. Jadi memang untuk beberapa proyek yang menjadi prioritas kepala daerah tentunya ini harus didukung dari kebijakan-kebijakan yang lain yang saya kira ini adalah bagian dari penguatan pendanaan APBD masing-masing daerah," tandasnya.