Tidak Kantongi Izin, 24 Toko Miras di Kota Yogyakarta Masuk Radar Satpol PP

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 24 toko minuman beralkohol, atau minuman keras (miras) di Kota Yogya terindikasi menyalahi aturan terkait perizinan.

Pemkot Yogyakarta, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun sudah memanggil seluruh pengelola toko tersebut, untuk dimintai keterangan.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, mengatakan, rata-rata unit pengedar miras itu hanya sebatas memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

adahal, untuk memenuhi aspek legalitas, mereka wajib mengurus perizinan yang tuntas dan mendetail lewat OSS (Online Single Submission) secara daring.

"Setelah kami panggil dan diberikan penjelasan, beberapa meminta waktu, jika nanti dilakukan penutupan, untuk memindahkan karyawannya ke tempat lain," katanya, Selasa (29/10/2024).

"Tapi, ada juga yang bersedia memenuhi perizinan, dengan mengubah bentuk usahanya. Semisal, dengan bentuk restoran dan dine in," lanjut Octo.

Oleh sebab itu, berdasar pantauannya, dari 24 toko minuman beralkohol itu, sejauh ini baru 1 saja yang memenuhi aspek legalitas, setelah menyesuaikan unit usahanya.

Baca juga: Miras Pemicu Konflik, Forum Komunikasi Yogyakarta Bersatu Desak Regulasi Ketat dan Penegakan Hukum

Ia menyebut, selaras peraturan daerah Kota Yogya, tedapat beberapa lokasi yang diizinkan menjual miras, salah satunya restoran dan hotel bintang tiga, dengan konsep dine in, atau minum di tempat.

"Kemudian, hyper market juga diperbolehkan menjual minuman keras, tapi dengan kadar alkohol di bawah lima persen saja," terang Kasatpol PP.

Lebih lanjut, Octo tidak memungkiri, ada problem terkait pengendalian peredaran miras, di mana dalam Perda No 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, di dalamnya tidak mengatur adanya sanksi pidana.

Sehingga, Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP tidak bisa melakukan penyitaan, maupun mengirim pelaku ke persidangan.

"Maka, kami berharap ada sinergi, karena kemarin kami melihat kepolisian bisa menggunakan UU Perdagangan dan UU Pangan untuk melalukan penertiban terhadap toko-toko mihol di Kota Yogya," cetusnya.

"Karena kalau berlandaskan Perda, sanksinya tidak bisa sampai ke pidana, maksimal hanya penutupan saja. Kemarin sudah ada dua (toko miras) yang ditutup sama polsek," pungkas Octo. (*)