Jelang Pemilu 2024, Eko Suwanto Minta Hak Konstitusi Masyarakat Untuk Memilih Harus Dipastikan

Masyarakat pun bisa turut membantu kerja KPPS dengan ikut melaporkan dinamika wilayah.

Dengan demikian, data pemilih bisa lebih valid. 

Selain memastikan hak konstitusi masyarakat terpenuhi, ia berharap seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Hal itu karena Indonesia merdeka berkat perjuangan pahlawan yang telah mengorbankan harta bahkan nyawa. 

"Maka di Pemilu 2024 ini harus ada komitmen yang kuat dari kita semua. Dinamika politik yang ada tidak boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini yang utama. Masyarakat harus merdeka dalam memilih. Jangan ada intimidasi, rayuan untuk membeli suara rakyat," terangnya. 

Pemerintah daerah pun harus menunjukkan kemampuan dan komitmen untuk netral dan tidak menyalahgunakan kekuasan atau kewenangan untuk memenangkan pihak tertentu. 

"Terima kasih juga kepada camat dan lurah yang sudah memfasilitasi PPS dan PPK. Ini harus jadi atensi juga. Karena nanti saat rekapitulasi mereka juga ikut nggak tidur ini. Kami sudah merekomendasikan ke Pemda untuk memberikan insentif kepada lurah dan camat dan jajarannya," lanjutnya. 

Aparat penegak hukum juga dituntut untuk menjaga netralitas dan menaati Undang-Undang agar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. 

Ia juga menyoroti transformasi digital yang terjadi. Menurut dia sosial media bisa menjadi media yang perlu diwaspadai, sebab bisa muncul ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah. 

Di sisi lain, sosial media bisa menjadi senjata bagi gen z dan milenial untuk mengawasi jalannya Pemilu. 

"Riset komisi A, milenial dan gen z ini 75-80 persen meyakini kalau mencoblos akan menentukan nasib bangsa. Artinya idealisme luar biasa. Dan generasi muda ini mendapat informasi politik justru dari sosmed. Apalagi mereka ini punya senjata namanya HP. Ini bisa digunakan untuk menyuarakan kebenaran," imbuhnya. (*)