Jelang Pemilu 2024, Eko Suwanto Minta Hak Konstitusi Masyarakat Untuk Memilih Harus Dipastikan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari.

Agar Pemilu 2024 menjadi Pemilu rakyat, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto meminta seluruh pihak untuk memastikan hak konstitusi masyarakat  untuk memilih terpenuhi. 

Ia mewanti-wanti agar tidak ada satupun masyarakat yang memiliki hak pilih tercecer dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal itu karena KPU belum melakukan pemutakhiran DPT hingga saat ini.

Padahal sejak ditetapkan pada Juni lalu, data masyarakat berubah. Baik karena meninggal atau pun pindah. 

Sejak Juni hingga Desember 2023, Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot menerbitkan 25.440 akta kematian.

Sebanyak 10.045 warga yang pindah dari DIY ke luar DIY.

Sementara warga yang pindah di dalam DIY tercatat sekitar 6.879.

Sedangkan warga yang datang dari luar DIY ke DIY ada 16.102. 

"Di sini penting bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin hak konstitusi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Sampai saat ini kan belum ada pemutakhiran data, pemilih yang meninggal ini masih tercantum dalam DPT. Masalahnya KPU cetak surat suara bulan Juli, dan undangannya tercetak dengan jumlah yang sama," katanya dalam Ngobrol Parlemen, Rabu (31/01/2024). 

"Agar nggak jadi beban KPPS, mestinya kan pemilih yang meninggal ini dihapus dari DPT. Jangan sampai disalahgunakan dicoblosi. Ada potensi kecurangan jika tidak dihapus dari awal. Ada yang pindah datang juga, ini datanya masih ada di daerah asal. Mestinya kan sudah dihapus. Maka kami menyarankan untuk memperpanjang masa pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)," sambungnya. 

Menurut dia, masih ada waktu 13 hari untuk memperbaiki DPT.

Selain KPU telah memiliki anggaran, anggota KPPS juga sudah terbentuk, bahkan hingga tingkat RW.

Ia menilai petugas KPPS bisa dilibatkan untuk melakukan pencocokan data pemilih. Namun insentif untuk KPPS juga perlu ditambah.