DP3AP2 DIY Ajak Semua Kalangan Tingkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Harapannya, kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan tinggi sehingga menghasilkan generasi mendatang yang lebih baik.

Komisi D DPRD DIY, Syukron Arif Muttaqin menyebut, ketimpangan gender bisa terjadi karena belum adanya persamaan persepsi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD DIY telah membuat peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengarusutamaan gender.

Baca juga: PBB Sebut Masih Banyak Tantangan untuk Ciptakan Keseteraan Gender

Perda itu mengatur kesetaraan hak dan peran pemerintah daerah (pemda) serta sektor lain baik legislatif, eksekutif bahkan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan Pemda harus responsif terhadap gender.

"Sudah dituangkan tinggal implementasinya. Setiap kebijakan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus responsif gender," kata Syukron.

Bahkan, tidak hanya di tingkat pemda melainkan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) yang juga harus didorong agar tujuan dari adanya perda tercapai.

Di dalam perda ini, lanjut Syukron, juga mengatur bagaimana lembaga usaha menerapkan hal yang sama.

"Sekarang, pejuang gender sudah masuk ke kampung sehingga didorong. Ke depan, para pemuka masyarakat diberikan pemahaman yang sama terhadap gender. (Kesetaraan gender) akan lebih cepat tersampaikan ke masyarakat," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )