Pemda DI Yogyakarta Wacanakan Skema Berbayar Bagi Pelaku UMKM yang Tempati Eks Hotel Mutiara
ekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan sejumlah planing terkait percepatan kajian
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Sebagai informasi jika terdapat empat lantai pada hotel Mutiara yang akan dijadikan tempat UMKM tersebut, namun demikian, Hananto belum memperkirakan apakah empat lantai tersebut akan dipakai untuk galeri UMKM semuanya atau tidak.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Sri Nurkyatsiwi menambahkan untuk 2020 kali ini dirinya baru akan mengkaji pengelolaannya.
Saat ini dirinya masih belum menentukan berapa kuota UMKM yang diperbolehkan menempati hotel tersebut.
Namun yang jelas, letaknya yang strategis karena di pusat kawasan belanja, nantinya pelaku UMKM akan dikenakan biaya sewa.
"Ya seperti yang disampaikan pak gubernur. UMKM yang naik kelas, mestinya tidak semuanya bisa masuk. Karena keterbatasan ruang," ungkap Siwi.
Ia menekankan, untuk produk UMKM yang nantinya mengisi display di hotel Mutiara tersebut, Siwi berharap agar produk yang ditampilkan tidak mengecewakan masyarakat atau pengunjung.
Termasuk untuk syarat UMKM yang nantinya akan mengisi ruang galeri UMKM tersebut, Siwi menyebut masih menanti desain yang keluar dari dinas PUP ESDM.
Padahal, sebelumnya dikatakan Dinas PUP ESDM justru menyesuaikan kebutuhan dari dinas Koperasi dan UMKM DIY.
Baca juga: Kisah Perjuangan Hidup Riyan Nugroho Aji, Driver Ojol yang Kini Jadi Dosen UGM
Baca juga: Kumpulan Doa dan Amalan di Pagi Hari Sebelum Beraktivitas, Memohon Diberi Kelancaran dan Rezeki
"Ya menyesuaikan desainnya nanti. Misalnya untuk yang UMKM kualitas Low, High dan Midle. Kalau DED-nya keluar kan jadi bisa diketahui apakah full untuk seluruh kelas UMKM atau bagaimana," terang Siwi.
Lebih lanjut, Siwi juga menyampaikan terkait skema berbayar untuk UMKM yang nantinya akan menempati kawasan tersebut masih akan dikaji.
Apakah nantinya harga per ruangnya menyesuaikan produk UMKM kecil, menengah atau mikro, pihaknya masih belum menentukan.
"Untuk berbayar pun kami masih belum mengetahui skemanya seperti apa. Karena kan kaitannya dengan kajian aspek ekonomi dan sosial juga," imbuhnya.
Sejauh ini lanjut Siwi, total UMKM yang termasuk di RPJM DIY mencapai 236 ribu. Namun demikian seiring waktu terus mengalami perkembangan, dan data yang terdaftar di dinas Koperasi dan UMKM DIY jumlah UMKM mencapai sekitar 270 ribu. (hda)
