Pemda DI Yogyakarta Wacanakan Skema Berbayar Bagi Pelaku UMKM yang Tempati Eks Hotel Mutiara

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan sejumlah planing terkait percepatan kajian konstruksi Hotel Mutiara di kawasan Malioboro, yang rencananya akan digunakan galeri UMKM di DIY.

Satu hal yang perlu dicatat jika untuk dapat memanfaatkan ruangan bekas hotel Mutiara tersebut, para pelaku UMKM harus merogoh kocek untuk mendapat fasilitas di sana.

Aji, sapaan akrabnya ini mengatakan dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY akan melakukan pemaparan terkait uji konstruksi yang dilakukan.

"Mungkin dalam waktu minggu depan dinas PU akan melakukan pemaparan dengan Ngarso Dalem terkait rencana apa saja yang akan dilakukan," katanya, Rabu (21/10/2020).

Aji, sapaan akrabnya ini masih belum mengetahui berapa UMKM yang nantinya dapat terlibat untuk mengisi galeri tersebut.

"Ya itu nanti kalau kajian konstruksi sudah selesai. Konstruksi yang bagus seperti apa," imbuhnya.

Baca juga: Anggarkan Rp 170 Miliar, Pemda DI Yogyakarta Beli Dua Bangunan Hotel Mutiara di Malioboro

Baca juga: Pemda DI Yogyakarta Beli Hotel Mutiara di Kawasan Malioboro Untuk Sentra UMKM

Sementara itu, Kepala Dinas PUP ESDM Hananto Hadi Purnomo menambahkan untuk persiapan menuju penyusunan Detail Engineering Design (DED) pihaknya akan mereview kondisi eksisting bangunan, sembari meminta informasi dari dinas UMKM terkait kebutuhan bangunan seperti apa.

"Nah, nanti tugas saya untuk memenuhi kebutuhan dari dinas UMKM itu. Berdasarkan kondisi eksisting ini," ujarnya.

Karena, Hananto melihat ada beberapa bagian bangunan yang kondisinya tidak bisa dirubah.

Secara kewenganan, pihaknya hanya diminya untuk mengevaluasi kondisi bangunan seperti apa.

"Terkait kebutuhan pemerintah DIY untuk penempatan UMKM itu," sambung Hananto.

Dalam perencanaannya, pembangunan centra UMKM itu tidak merubuhkan konstruksi bangunan lama, lalu membangun ulang.

DED yang akan disusun tersebut, lanjut Hananto hanya untuk melakukan evaluasi dan merenovasi untuk pemanfaatan tempat baru.

"DED itu Hanya untuk melakukan evaluasi dan renovasi untuk pemanfaatan fungsi baru," tegasnya.

Baca juga: Wisatawan Luar Daerah Wajib Tunjukkan Surat Sehat, Wali Kota Yogya : Kewajiban Saya Melindungi Warga

Baca juga: Pemkot Yogya Tak Batasi Kunjungan Wisatawan di Musim Libur Panjang Mendatang

Sebagai informasi jika terdapat empat lantai pada hotel Mutiara yang akan dijadikan tempat UMKM tersebut, namun demikian, Hananto belum memperkirakan apakah empat lantai tersebut akan dipakai untuk galeri UMKM semuanya atau tidak.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Sri Nurkyatsiwi menambahkan untuk 2020 kali ini dirinya baru akan mengkaji pengelolaannya.

Saat ini dirinya masih belum menentukan berapa kuota UMKM yang diperbolehkan menempati hotel tersebut.

Namun yang jelas, letaknya yang strategis karena di pusat kawasan belanja, nantinya pelaku UMKM akan dikenakan biaya sewa.

"Ya seperti yang disampaikan pak gubernur. UMKM yang naik kelas, mestinya tidak semuanya bisa masuk. Karena keterbatasan ruang," ungkap Siwi.

Ia menekankan, untuk produk UMKM yang nantinya mengisi display di hotel Mutiara tersebut, Siwi berharap agar produk yang ditampilkan tidak mengecewakan masyarakat atau pengunjung.

Termasuk untuk syarat UMKM yang nantinya akan mengisi ruang galeri UMKM tersebut, Siwi menyebut masih menanti desain yang keluar dari dinas PUP ESDM.

Padahal, sebelumnya dikatakan Dinas PUP ESDM justru menyesuaikan kebutuhan dari dinas Koperasi dan UMKM DIY.

Baca juga: Kisah Perjuangan Hidup Riyan Nugroho Aji, Driver Ojol yang Kini Jadi Dosen UGM

Baca juga: Kumpulan Doa dan Amalan di Pagi Hari Sebelum Beraktivitas, Memohon Diberi Kelancaran dan Rezeki

"Ya menyesuaikan desainnya nanti. Misalnya untuk yang UMKM kualitas Low, High dan Midle. Kalau DED-nya keluar kan jadi bisa diketahui apakah full untuk seluruh kelas UMKM atau bagaimana," terang Siwi.

Lebih lanjut, Siwi juga menyampaikan terkait skema berbayar untuk UMKM yang nantinya akan menempati kawasan tersebut masih akan dikaji.

Apakah nantinya harga per ruangnya menyesuaikan produk UMKM kecil, menengah atau mikro, pihaknya masih belum menentukan.

"Untuk berbayar pun kami masih belum mengetahui skemanya seperti apa. Karena kan kaitannya dengan kajian aspek ekonomi dan sosial juga," imbuhnya.

Sejauh ini lanjut Siwi, total UMKM yang termasuk di RPJM DIY mencapai 236 ribu. Namun demikian seiring waktu terus mengalami perkembangan, dan data yang terdaftar di dinas Koperasi dan UMKM DIY jumlah UMKM mencapai sekitar 270 ribu. (hda)