TAG
Raperda
-
Pemkab Klaten bersama pihak legislatif sudah menyiapkan sebelumnya terkait perubahan aturan tersebut.
Jumat, 6 Oktober 2017
-
Dari enam raperda yang akan disahkan, satu aturan dari Pemkab Klaten lepas menjadi kewenangan Pemprov.
Jumat, 6 Oktober 2017
-
Dijadwalkan raperda tersebut akan disahkan pada Senin (9/10/2017) mendatang.
Jumat, 6 Oktober 2017
-
Hal itu dapat meminimalisir penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Kamis, 5 Oktober 2017
-
Sejumlah nama bakal dipanggil untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.
Jumat, 22 September 2017
-
Mmencapai Rp10.000 untuk satu jam pertama (mobil), sementara untuk sepeda motor mencapai Rp3.000 untuk satu jam pertama
Sabtu, 2 September 2017
-
Pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyandang disabilitas Kota Yogyakarta kembali mandeg.
Rabu, 9 Agustus 2017
-
Sejumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta masih belum satu suara tentang pengesahan Raperda tersebut.
Kamis, 18 Mei 2017
-
Ada beberapa koreksi di dalam beberapa kalimat yang ada dalam raperda tersebut sebelum masuk ke proses evaluasi di provinsi DIY.
Kamis, 11 Mei 2017
-
Alasan penundaan pengesahan Raperda tersebut tak lain karena dewan tak ingin kecolongan dengan hadirnya menara-menara telekomunikasi illegal.
Senin, 20 Maret 2017
-
Beragam kepentingan sudah termuat di dalam draf raperda, termasuk soal tenaga kerja asing (TKA), skill pekerja dan lain sebagainya.
Senin, 27 Februari 2017
-
Penetapan ini rencananya akan dilakukan sebelum memasuki masa reses dalam sidang paripurna pekan ini.
Senin, 16 Januari 2017
-
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang disabilitas di Sleman hingga kini belum juga ditetapkan.
Selasa, 15 November 2016
-
Sebanyak 12 Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta diusulkan dihapus lantaran tumpang tindih dengan regulasi yang ada.
Rabu, 2 November 2016
-
Selain digunakan sebagai lahan parkir, masih di tempat yang sama, trotoar digunakan untuk berdagang, hingga mendisplay barang dagangan.
Rabu, 2 November 2016
-
Setelah menerima laporan dari pansus raperda, badan musyawarah (Banmus) segera membuat jadwal untuk penetapan raperda menjadi perda.
Minggu, 2 Oktober 2016
-
Tingkat keterwakilan perempuan dalam kancah politik di Sleman masih rendah. Bahkan, di tingkat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Senin, 5 September 2016
-
Ada permintaan dari jaringan advokasi perempuan agar perda tersebut bisa mengakomodasi keterwakilan perempuan secara lebih lanjut.
Sabtu, 3 September 2016
-
Kalangan legislatif berharap perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman.
Selasa, 23 Agustus 2016
-
Pemkab kini tengah merampungkan finalisasi draft Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang jadi dasar aturan perombakan tersebut.
Sabtu, 20 Agustus 2016
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved