Megawati Tegaskan PDIP Dukung Pilkada Langsung

Ringkasan Berita:

• Megawati Soekarnoputri menegaskan penolakan PDI-P terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan tetap mendukung pilkada langsung.
• Menurut Megawati, pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang rakyat, memberi ruang partisipasi publik, memperkuat legitimasi kepala daerah.
• Penolakan PDI-P disebut sebagai sikap ideologis, konstitusional, dan historis, karena pemilihan lewat DPRD dinilai berpotensi mengerdilkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri turut buka suara terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kembali ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.

Megawati secara tegas menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan tetap mendukung pemilihan secara langsung.

Penegasan itu disampaikan oleh Megawati saat menutup rapat kerja nasional (Rakernas) I PDI-P, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada Senin (12/1/2026).

Menurut presiden RI ke-5 tersebut, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah mekanisme yang lahir dari perjuangan panjang. 

"Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan," ujar Megawati dalam pidatonya, Senin dikutip dari Kompas.com.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menguraikan kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Di antaranya pilkada secara langsung memberi ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih calon pemimpin di wilayahnya.

Baca juga: Berkas Perkara Roy Suryo CS Sudah Dilimpahkan Penyidik ke JPU

Lalu kepala daerah yang terpilih juga memiliki legitimasi yang kuat karena dia dipilih langsung oleh rakyat. 

"Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah," ujar Megawati.

Megawati menegaskan keputusan untuk tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan sikap ideologis partainya.

"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," ujar Megawati.

Putri proklamator RI IR Soekarno tersebut menegaskan PDIP tidak akan membiarkan demokrasi dikerdikan atas nama efisiensi dan alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak menjamin klaim soal berkurangnya biaya politik yang tinggi. 

"Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat," tegas Megawati. (*)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com