BPJS dan Polemik Kemanusiaan: Ketika Data Menghapus Wajah Manusia

Keempat, integrasi data lintas kementerian dengan mekanisme verifikasi sosial berbasis desa atau kelurahan, sehingga pembaruan administratif tidak mengabaikan realitas ekonomi warga.

Langkah-langkah ini bukan bentuk pemborosan. Justru sebaliknya, ia adalah investasi kepercayaan publik. Sistem jaminan kesehatan hanya akan bertahan jika warga yakin negara hadir saat mereka paling membutuhkan.

Pada akhirnya, polemik BPJS bukan sekadar isu administratif. Ia adalah cermin relasi negara dan rakyat. Di balik setiap kartu BPJS terdapat individu dengan keluarga, pekerjaan, dan harapan untuk sembuh.

Negara boleh bangga dengan angka kepesertaan ratusan juta jiwa. Namun bangsa yang beradab diukur bukan dari besarnya statistik, melainkan dari ketanggapan merawat yang sakit dan rentan.

Sebab di negeri yang menjunjung gotong royong, tidak ada warga yang boleh merasa sendirian menghadapi sakit. (*)