BPJS dan Polemik Kemanusiaan: Ketika Data Menghapus Wajah Manusia

Oleh:

Raden Bima Adi, M.Th., M.A., Ph.D

Dekan Fakultas Kependidikan dan Humaniora

UKDW Yogyakarta

Ketika sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan akibat verifikasi data, yang bergerak bukan hanya angka di layar komputer. Yang terguncang adalah hidup orang-orang nyata.

Bayangkan seorang pasien hemodialisa di sebuah RSUD daearah yang rutin cuci darah dua kali seminggu.

Ia datang seperti biasa, membawa harapan agar terapi berjalan lancar.

Di loket pendaftaran, petugas berkata singkat: kartu BPJS-nya nonaktif. Bagi pasien kronis, satu kali terapi tertunda bukan sekadar jadwal bergeser. Itu soal hidup dan mati.

Atau seorang ibu hamil dari keluarga prasejahtera dari pelosok desa yang harus bolak-balik puskesmas karena datanya “tidak sinkron”.

Ongkos transportasi, waktu yang hilang, rasa cemas menunggu kepastian, semua menjadi beban tambahan. Negara mungkin menyebutnya “proses verifikasi”. Bagi warga kecil, itu adalah ketidakpastian yang menakutkan.

Di sinilah kebijakan publik bertemu wajah manusia.

Dari perspektif humaniora, kesehatan bukan sekadar layanan, melainkan hak dasar yang melekat pada martabat setiap warga negara.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibangun di atas semangat gotong royong: yang sehat membantu yang sakit, yang mampu menopang yang lemah.

Namun, semangat itu bisa goyah jika akses kesehatan terasa rapuh dan mudah terputus.