BPJS dan Polemik Kemanusiaan: Ketika Data Menghapus Wajah Manusia

Oleh:

Raden Bima Adi, M.Th., M.A., Ph.D

Dekan Fakultas Kependidikan dan Humaniora

UKDW Yogyakarta

Ketika sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan akibat verifikasi data, yang bergerak bukan hanya angka di layar komputer. Yang terguncang adalah hidup orang-orang nyata.

Bayangkan seorang pasien hemodialisa di sebuah RSUD daearah yang rutin cuci darah dua kali seminggu.

Ia datang seperti biasa, membawa harapan agar terapi berjalan lancar.

Di loket pendaftaran, petugas berkata singkat: kartu BPJS-nya nonaktif. Bagi pasien kronis, satu kali terapi tertunda bukan sekadar jadwal bergeser. Itu soal hidup dan mati.

Atau seorang ibu hamil dari keluarga prasejahtera dari pelosok desa yang harus bolak-balik puskesmas karena datanya “tidak sinkron”.

Ongkos transportasi, waktu yang hilang, rasa cemas menunggu kepastian, semua menjadi beban tambahan. Negara mungkin menyebutnya “proses verifikasi”. Bagi warga kecil, itu adalah ketidakpastian yang menakutkan.

Di sinilah kebijakan publik bertemu wajah manusia.

Dari perspektif humaniora, kesehatan bukan sekadar layanan, melainkan hak dasar yang melekat pada martabat setiap warga negara.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibangun di atas semangat gotong royong: yang sehat membantu yang sakit, yang mampu menopang yang lemah.

Namun, semangat itu bisa goyah jika akses kesehatan terasa rapuh dan mudah terputus.

Masalahnya bukan semata kurang empati. Persoalannya lebih dalam: tata kelola lintas lembaga yang belum solid. Integrasi data antara Dukcapil, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan telah lama menjadi pekerjaan rumah.

Perbedaan basis data, keterlambatan pembaruan, hingga kategorisasi kemiskinan yang tidak selalum mencerminkan kondisi riil membuat warga rentan “jatuh di celah sistem”.

Ketika tiga lembaga negara saling menyodorkan data, rakyat kecil kerap menjadi korban lempar tanggung jawab.

Siapa yang memastikan pembaruan data dilakukan dengan kehati-hatian? Siapa yang bertanggung jawab ketika jutaan orang mendadak kehilangan akses layanan kesehatan?

Hingga kini, hampir tak terdengar sanksi tegas bagi kelalaian administratif berskala besar. Jangan sampai yang salah ketik di kantor, yang sekarat di rumah sakit.

Data memang penting. Negara modern tak bisa bekerja tanpa statistik yang akurat. Namun, data seharusnya menjadi alat perlindungan, bukan alat eksklusi.

Modernisasi birokrasi tidak boleh membuat kebijakan kehilangan wajah manusianya.

Dimensi gotong royong juga perlu dipahami secara jujur. Solidaritas sosial tetap fondasi mulia bangsa ini. Warga membayar iuran sebagai wujud tanggung jawab bersama.

Namun solidaritas harus berjalan dua arah: warga patuh membayar, negara menjamin kepastian layanan. Jika satu sisi pincang, kepercayaan runtuh.

Gotong royong bukan sekadar mekanisme iuran, melainkan komitmen moral untuk memastikan tak ada yang tertinggal saat sakit.

Karena itu, empati tanpa aksi hanyalah selebrasi belas kasih yang sia-sia.

Ada beberapa langkah konkret yang dapat segera diterapkan.

Pertama, pemberlakuan grace period sebelum kepesertaan benar-benar dinonaktifkan, sehingga warga tetap dapat berobat sambil proses verifikasi berlangsung.

Kedua, notifikasi wajib melalui SMS atau surat resmi dalam bahasa sederhana jauh hari sebelum perubahan status berlaku.

Ketiga, pembentukan pos pengaduan keliling di wilayah terpencil agar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperbaiki data.

Keempat, integrasi data lintas kementerian dengan mekanisme verifikasi sosial berbasis desa atau kelurahan, sehingga pembaruan administratif tidak mengabaikan realitas ekonomi warga.

Langkah-langkah ini bukan bentuk pemborosan. Justru sebaliknya, ia adalah investasi kepercayaan publik. Sistem jaminan kesehatan hanya akan bertahan jika warga yakin negara hadir saat mereka paling membutuhkan.

Pada akhirnya, polemik BPJS bukan sekadar isu administratif. Ia adalah cermin relasi negara dan rakyat. Di balik setiap kartu BPJS terdapat individu dengan keluarga, pekerjaan, dan harapan untuk sembuh.

Negara boleh bangga dengan angka kepesertaan ratusan juta jiwa. Namun bangsa yang beradab diukur bukan dari besarnya statistik, melainkan dari ketanggapan merawat yang sakit dan rentan.

Sebab di negeri yang menjunjung gotong royong, tidak ada warga yang boleh merasa sendirian menghadapi sakit. (*)