Kritik Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan, Pakar: Selamat Datang di Era Orde Baru Paling Baru
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai keputusan tersebut sebagai bentuk politik penghapusan ingatan
Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO
JEJAK KORUPSI SOEHARTO: Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, berbicara dalam diskusi bertajuk “Jejak Korupsi Soeharto dan Politik Penghapusan Ingatan” di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (13/11/2025). Dalam forum tersebut, Feri menilai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan politik penghapusan ingatan kolektif.
Menurutnya, banyak akademisi kini justru berperan membela kekuasaan alih-alih mengawasi. “Mereka pintar, tapi melayani elit.”
Feri menutup paparannya dengan nada pesimistis terhadap kebebasan akademik.
“Semakin besar kekuasaan, saya yakin diskusi seperti ini akan hilang. Tinggal tunggu waktunya saja,” ujarnya.
“Selamat datang di era Orde Baru paling baru—bedanya hanya, orang-orangnya tidak sadar bahwa ‘bapak mertua’ mereka kini berkuasa dalam wujud lain.” (Han)
Tags
pakar hukum
Pakar Hukum Tata Negara
Soeharto
Pahlawan Nasional
Orde Baru
Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Baca Juga
| Tasyakuran Gelar Pahlawan Nasional Bagi Gus Dur, PKB DIY: Prosesnya Mulus Tanpa Polemik |
|
|---|
| Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Dinilai Bentuk Pengkhianatan terhadap Korban Orde Baru |
|
|---|
| Elemen Sipil Yogyakarta Desak Pemerintah Batalkan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Ini Alasannya |
|
|---|
| Rapat Oemoem di Yogyakarta: Menolak Lupa, Menolak Gelar Pahlawan bagi Soeharto |
|
|---|
| Pesan Bupati Klaten Saat Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Kritik-Penetapan-Soeharto-sebagai-Pahlawan-Pakar-Selamat-Datang-di-Era-Orde-Baru-Paling-Baru.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.