Guru Besar UGM: MBG Sebaiknya Diserahkan ke Kantin Sekolah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi perhatian sejumlah kalangan pascainsiden keracunan sejumlah siswa akibat menyantap menu MBG.

Program ini bertujuan meningkatkan dan memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia terutama anak yang berasal dari golongan yang kurang mampu.

Kondisi terburuk, ribuan siswa di sejumlah daerah keracunan akibat program ini. 

Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM, Prof Dr R Agus Sartono berpendapat belajar dari pengalaman di negara maju, MBG sejatinya merupakan ide yang bagus. 

Program ini sesungguhnya memberikan banyak manfaat, pertama setidaknya bertujuan memperbaiki gizi anak di usia pertumbuhan melalui asupan yang cukup. 

Kedua, membangun kohesi sosial karena anak mendapatkan makanan yang sama, dan harapannya akan tumbuh empati dan kepedulian sosial.

Ketiga, melalui program ini memberi pelajaran anak berperilaku tertib saat mengantri mengambil makanan, dan membersihkan makanan. 

Keempat, anak tumbuh sikap bertanggung jawab untuk mengambil secukupnya, dan bertanggung jawab untuk tidak membuang-buang makanan. 

Kelima, memberikan multiplier effect pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan, dan keenam, terciptanya lapangan kerja serta mencegah urbanisasi.

“Tantangannya di implementasi, persoalan muncul bukan pada ide besar, tetapi pada delivery mechanism sehingga belakangan ini muncul pandangan negatif dan berbagai kasus keracunan muncul,” ujar Agus Sartono, melalui keterangan resminya, Minggu (5/10/2025).

Dalam pandangannya, jika dilihat dari sasaran yang ingin dicapai, setidaknya terdapat 28,2 juta siswa SD/MI, 13,4 juta siswa SMP/MTs, 12,2 juta siswa SMK/MA/SMA, dan Dikmas/SLB 2,3 juta siswa sehingga total ada sekitar 55,1 juta yang harus dilayani. 

Semua itu tersebar di 329 ribu satuan pendidikan, dan belum termasuk lebih dari 20 ribu pesantren. 

“Dengan anggaran 15 ribu rupiah per siswa, maka setidaknya dibutuhkan dana sebesar 247,95 triliun rupiah,” ucapnya.

Menurutnya, implementasi program MBG dengan dana 247,95 triliun rupiah ini jauh lebih besar dari dana desa 2025 sekitar 71 triliun rupiah. 

Sementara itu, anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah tahun 2025 sebesar 347 triliun rupiah sehingga terdapat 665,95 triliun rupiah dana berputar di daerah.