Sekda DIY Peringatkan Pelaksana Program MBG di Lapangan: Jangan Rusak Upaya Mitigasi Stunting

Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Wirandita Gagat Widyatmoko, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah tegas ini diambil menyusul adanya dugaan kejadian menonjol berupa gangguan pencernaan massal yang menimpa puluhan siswa dan guru di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Ia menegaskan bahwa setiap indikasi kejadian menonjol harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran demi menjamin keselamatan penerima manfaat.

Gagat Wirandita menekankan bahwa pihaknya telah berulang kali memberikan instruksi agar seluruh SPPG menegakkan SOP secara utuh dan konsisten, mulai dari rantai produksi hingga ke tingkat konsumen.

Dalam pernyataan resminya, ia memberikan penekanan panjang terkait integritas layanan gizi tersebut.

"Kami sudah berkali-kali mengingatkan bahwa SOP harus dijalankan secara menyeluruh, tidak parsial. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi menyangkut keselamatan penerima manfaat. Bukan soal angka besar atau kecil, tetapi bagaimana program ini tidak menjadi kontraproduktif. Program MBG hadir untuk meningkatkan status gizi, bukan justru menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan," tegas Gagat.

Pengawasan Kualitas

Lebih lanjut, ia mengarahkan agar SPPG memperluas fungsi mereka, tidak sekadar menjadi distributor makanan, tetapi juga pengawas kualitas di lapangan.

"Implementasi SOP tidak berhenti di dalam lingkungan SPPG, tetapi harus diperluas hingga ke proses distribusi dan konsumsi di lapangan, sehingga seluruh rantai layanan benar-benar terjaga kualitas dan keamanannya. SPPG tidak hanya berfokus pada aspek distribusi makanan semata, tetapi juga menjalankan fungsi yang lebih luas, termasuk edukasi gizi kepada penerima manfaat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program," lanjutnya.

Saat ini, Regional DIY terus melakukan pemantauan dan pendalaman komprehensif untuk memastikan penyebab pasti gangguan pencernaan tersebut.

Pihaknya berkomitmen memperkuat pengawasan dan pembinaan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal tanpa risiko bagi masyarakat.

( tribunjogja.com )