Sekda DIY Peringatkan Pelaksana Program MBG di Lapangan: Jangan Rusak Upaya Mitigasi Stunting

Ringkasan Berita:

• Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, kembali menegaskan pentingnya pengawasan berlapis dan tindakan tegas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Badan Gizi Nasional (BGN) disebut tidak akan segan menjatuhkan hukuman, termasuk penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
• Dugaan keracunan MBG pada Senin (13/4/2026) telah mengakibatkan 75 siswa serta 30 guru dan karyawan mengalami gangguan pencernaan.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan pentingnya pengawasan berlapis dan tindakan tegas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini ditekankan menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa dan guru di SMP Negeri 3 Jetis, Kabupaten Bantul.

Ia memperingatkan secara keras agar kelalaian operasional tidak menghancurkan marwah program yang dirancang untuk mengatasi masalah gizi anak.

Merespons kejadian tersebut, Ni Made menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan segan menjatuhkan hukuman, termasuk penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Ya, begini ya. Kejadian seperti ini kan istilahnya timbul tenggelam. Dalam artian, pengawasan harus lebih ketat lagi. Satgas itu kan sebenarnya dibentuk secara bertingkat: ada Satgas di Provinsi, Satgas di Kabupaten/Kota, seperti itu. Dan lagi sekarang pengawasannya sudah sangat ketat, dalam artian ketika terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan SOP-nya. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) lho maksud saya, ya. Ini kan sudah ada punishment (hukuman) juga," terang Ni Made.

"Tidak hanya dari kita yang melaporkan ke pusat. Jadi BGN (Badan Gizi Nasional) sendiri sudah punya komitmen untuk kemudian menutup SPG tersebut ketika pelanggarannya dianggap sangat berat. Sudah berapa banyak juga kan SPG di DIY itu. Kemarin sekitar 200 atau 100-an. Tapi saya tidak tahu pasti, karena data kan bisa berubah. Terakhir dibilang ada penyesuaian jadi 50 (titik), seperti itu," lanjutnya.

"Namun, kami belum mendapat kabar terbaru lagi untuk report (laporan) terakhirnya. Tapi ini imbauan saja, karena pelaksanaan MBG ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Jadi harapan besar kami, marilah sama-sama kita menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya supaya kepercayaan masyarakat itu tetap ada. Jangan sampai pelaku di lapangan merusak program yang memang sudah ditetapkan sebagai bagian dari mitigasi stunting," pungkasnya.

Baca juga: Kesaksian Korban Keracunan MBG di Jetis Bantul: Perut Terasa Mules

Dugaan Keracunan

Peringatan tegas dari Pemda DIY ini berakar dari kejadian di SMP Negeri 3 Jetis, Bantul.

Dugaan keracunan menu MBG pada Senin (13/4/2026) telah mengakibatkan 75 siswa serta 30 guru dan karyawan mengalami gangguan pencernaan.

Hingga Rabu (15/4/2026), puluhan siswa tersebut masih diizinkan untuk tidak masuk sekolah.

Kepala SMP Negeri 3 Jetis, Widodo, menyebutkan bahwa langkah meliburkan siswa diambil untuk pemulihan.

"Yang kemarin ke Puskesmas itu masih kami izinkan di rumah untuk memulihkan stamina dan psikisnya. Untuk yang tidak ke Puskesmas (tidak terkena diduga keracunan), kami imbau untuk masuk mengikuti kegiatan belajar mengajar," ujarnya.

Penyebab Keracunan

Dugaan sementara, sumber penyebab keracunan berasal dari lauk daging ayam.

Pada hari kejadian, menu MBG yang dibagikan terdiri dari nasi, ayam bakar, sayur sawi, tahu goreng, dan buah semangka.

Koordinator penerima MBG sekaligus Wakil Kepala SMP Negeri 3 Jetis, NIK, mengonfirmasi bahwa secara rasa, makanan tersebut tidak bermasalah, namun memiliki aroma yang ganjil.

"Katanya, rasa makanan itu enak-enak aja, enggak masalah. Cuma baunya agak sreng (menyengat). Kalau basi sih enggak. Kalau basi kan kita hentikan. Itu cuma agak bau," jelasnya.

Proses distribusi MBG pada hari Senin tersebut menyasar total 713 penerima manfaat (658 siswa dan 55 guru) yang dibagi dalam dua gelombang guna menghindari kerumunan, yakni pukul 10.00 WIB sebanyak 510 paket dan pukul 11.00 WIB sebanyak 203 paket.

Sekolah Diliburkan

Kasus ini mulai terungkap pada keesokan harinya, Selasa (14/4/2026), ketika sejumlah siswa melaporkan gejala diare secara beruntun. 

Kondisi sekolah yang menjadi tidak kondusif—dengan banyaknya siswa yang harus bolak-balik ke toilet—membuat pihak sekolah segera meliburkan kegiatan belajar mengajar.

Distribusi MBG pada hari Selasa pun langsung dihentikan secara sepihak oleh sekolah.

Para korban segera dilarikan ke Puskesmas Jetis 2.

Sejauh ini, seluruh korban hanya memerlukan rawat jalan dan kondisinya dilaporkan mulai membaik.

Beberapa guru yang kebetulan sedang menjalankan ibadah puasa sunah terhindar dari insiden ini.

Saat ini, sampel makanan MBG dari hari kejadian telah diamankan dan sedang menunggu hasil uji laboratorium.

Evaluasi Ketat

Evaluasi ketat dan penyelesaian kasus di Bantul ini menjadi krusial mengingat adanya pergeseran fokus kebijakan dari pemerintah pusat. 

Arahan terbaru Presiden RI menekankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan secara spesifik bagi anak-anak yang mengalami kurang gizi.

Langkah strategis ini sebelumnya telah mendapat respons positif dari kalangan orangtua, termasuk di DIY.

Kebijakan yang lebih terarah ini dinilai jauh lebih efektif untuk pengentasan gizi buruk dibandingkan dengan skema memukul rata pemberian makan gratis kepada seluruh siswa, termasuk anak dari keluarga mampu.

Oleh karena itu, pengawasan di tingkat akar rumput menjadi kunci agar program mitigasi stunting ini tepat sasaran dan aman dikonsumsi.

Respon BGN

Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Wirandita Gagat Widyatmoko, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah tegas ini diambil menyusul adanya dugaan kejadian menonjol berupa gangguan pencernaan massal yang menimpa puluhan siswa dan guru di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Ia menegaskan bahwa setiap indikasi kejadian menonjol harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran demi menjamin keselamatan penerima manfaat.

Gagat Wirandita menekankan bahwa pihaknya telah berulang kali memberikan instruksi agar seluruh SPPG menegakkan SOP secara utuh dan konsisten, mulai dari rantai produksi hingga ke tingkat konsumen.

Dalam pernyataan resminya, ia memberikan penekanan panjang terkait integritas layanan gizi tersebut.

"Kami sudah berkali-kali mengingatkan bahwa SOP harus dijalankan secara menyeluruh, tidak parsial. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi menyangkut keselamatan penerima manfaat. Bukan soal angka besar atau kecil, tetapi bagaimana program ini tidak menjadi kontraproduktif. Program MBG hadir untuk meningkatkan status gizi, bukan justru menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan," tegas Gagat.

Pengawasan Kualitas

Lebih lanjut, ia mengarahkan agar SPPG memperluas fungsi mereka, tidak sekadar menjadi distributor makanan, tetapi juga pengawas kualitas di lapangan.

"Implementasi SOP tidak berhenti di dalam lingkungan SPPG, tetapi harus diperluas hingga ke proses distribusi dan konsumsi di lapangan, sehingga seluruh rantai layanan benar-benar terjaga kualitas dan keamanannya. SPPG tidak hanya berfokus pada aspek distribusi makanan semata, tetapi juga menjalankan fungsi yang lebih luas, termasuk edukasi gizi kepada penerima manfaat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program," lanjutnya.

Saat ini, Regional DIY terus melakukan pemantauan dan pendalaman komprehensif untuk memastikan penyebab pasti gangguan pencernaan tersebut.

Pihaknya berkomitmen memperkuat pengawasan dan pembinaan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal tanpa risiko bagi masyarakat.

( tribunjogja.com )