Dinsos DIY Hentikan Sementara Bansos untuk 7.001 Penerima yang Terindikasi Judi Online

“Pendamping kami juga ada, pendamping PKH di wilayah. Ada koordinator wilayah, ada koordinator kabupaten, dan ada pendamping penerima bansos PKH yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Nanti saya cek ke koordinator wilayahnya, sejauh apa penjelasan dan bagaimana pengecekan datanya,” katanya.

Baca juga: Terindikasi Judol, 7.100 Penerima Bansos di DIY Dicoret Sementara

Selain itu, Dinas Sosial DIY juga menyalurkan Bantuan Langsung Sementara (BLTS) sebagai tambahan bagi penerima PKH, BPNT, dan pengembangan program lainnya. Bantuan itu diberikan selama tiga bulan. 

“Oh, BLTS. Bantuan Langsung Sementara. Jadi kalau itu berbeda lagi ya, sudah bukan untuk anak. Jadi, BLTS itu diserahkan pada Oktober, November, dan Desember sebagai tambahan untuk penerima manfaat bantuan PKH dan BPNT serta pengembangannya. Jadi, ini tambahan, tetapi hanya sementara dan diberikan hanya sekarang ini selama 3 bulan,” ucapnya.

BLTS disalurkan sekali dalam bentuk pembayaran penuh sebesar Rp900.000. 

“Oktober, November, Desember itu per bulannya 300 ribu, diterimakan sekaligus. Karena perintahnya di akhir Oktober, maka kita sudah berproses menyerahkannya di akhir Oktober dan nanti di November ini selesai semuanya. Diserahkan sekaligus, jadi penerima manfaat menerima tambahan Rp900.000. Itu kita lakukan lewat PT Pos dan lewat Himbara yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial,” jelasnya. 

Jumlah penerima BLTS di DIY saat ini masih menunggu konfirmasi lanjutan.

Endang menambahkan bahwa tindak lanjut terhadap penerima yang benar-benar terbukti berjudi menjadi kewenangan kabupaten/kota.

“Ya, kita meminta Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti itu. Dan ada pendampingan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Karena yang punya masyarakat itu kan kabupaten/kota. Jadi mau diapakan orang ini? Dibantu seperti itu, lalu mau diapakan?” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa klarifikasi akan dianggap selesai jika masyarakat tidak memberikan penjelasan.

“Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya sudah. Berarti memang ini benar,” katanya.

Di sisi lain, Endang mendorong perubahan perilaku dan pemahaman penerima bantuan agar tidak bergantung pada bansos.

Ia menegaskan bahwa bantuan bersifat sementara. 

“Kalau menurut saya, bansos itu penting, tapi untuk yang benar-benar memerlukan. Ketika dia sudah tidak perlu bansos, kehidupannya sudah baik, jangan menerima bansos lagi. Karena bansos itu sementara. Pemberdayaan itu yang selamanya,” tuturnya.

Ia menyampaikan bahwa Dinas Sosial DIY telah melakukan sosialisasi perubahan perilaku melalui program restorasi sosial. 

“Kami di Dinas Sosial Provinsi dengan program restorasi sosial ini keliling bersama anggota dewan, pakar budaya, akademisi, melakukan sosialisasi untuk mengubah perilaku dan mindset. Tinggal masyarakatnya mau berubah atau tidak. Ini PR kita,” katanya.

Menurut dia, pembangunan budaya malu menjadi kunci. 

“Jangan sampai berpikir: ‘Ah sudah, gini saja. Nanti kan juga dibantu.’ Ini yang harus diubah. Budaya malunya harus dibangun. Malu kalau dikatain miskin. Malu kalau tidak usaha. Malu kalau malas,” ujarnya. (*)