Pengawasan MBG Lemah, SPPG Abai, Keracunan Berlanjut

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 695 siswa di Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, mengalami gejala keracunan usai menyantap menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun ratusan siswa tersebut dari dua sekolah yakni SMP Negeri 1 Saptosari dan SMK Saptosari.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, mengatakan ratusan murid mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan oleh SPPG Planjan Saptosari, pada Selasa (28/10/2025) kemarin.

"Jadi, para siswa itu makannya itu kemarin. Kemudian, hari ini merasakan gejala keracunan mulai dari mual, pusing, hingga diare. Rata-rata itu diare," tuturnya saat door stop dengan media di Dapur SPPG Planjan, Ranu (29/10/2025).

Ia merinci dari total 695 siswa tersebut awalnya dilaporkan yang mengalami gejala keracunan sebanyak 476 siswa, kemudian menyusul sebanyak 186 siswa, dan terakhir ada 33 siswa.

Di mana, sebanyak 18 siswa dilarikan ke RS Saptosari dan 34 siswa dilarikan ke Puskemas Saptosari. Sedangkan, sisanya sudah tertangani di rumah. 

"Dan, terakhir ada satu siswa harus observasi di RS Saptosari. Tetapi ini masih berkembangnya dan masih dalam pemantauan petugas kami, tim gerak cepat untuk pendataan. Dan, kami imbau seandainya ada siswa yang mengalami gejala keracunan agar segera ke faskes terdekat," ucapnya. 

Untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan, pihaknya pun sudah mengambil sample makanan MBG yang disajikan ke para siswa tersebut. Di antaranya, nasi, sayur, lauk, hingga air yang digunakan untuk memasak makanan.

"Semua samplenya sudah kami ambil untuk di uji di laboratorium," ucapnya.

Kepala SMPN 1 Saptosari, Emy Indarti, mengatakan dugaan keracunan itu diketahui setelah ratusan siswa mengeluh diare, mual, hingga pusing saat proses pembelajaran. Kemudian, pihaknya langsung membawa para siswa ke Puskesmas terdekat.

"Jadi sekitar pukul 10.00 WIB, para siswa itu mengeluh sakit mual, pusing, sampai diare. Kemudian, kami membawa ke Puskemas ternyata penuh karena siswa SMK juga terkena gejala yang sama. Lalu, kami langsung membawa ke RS Saptosari agar mendapatkan penanganan segera," urainya.

Dinkes DIY lakukan penyelidikan 

Kasus dugaan keracunan makanan massal yang menimpa ratusan siswa di Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (28/10/2025), kini tengah diselidiki oleh Dinas Kesehatan. 

Sebanyak 600-an siswa dari SMKN 1 Saptosari dan SMPN 1 Saptosari semula dilaporkan mengalami gejala seperti mual, pusing dan muntah setelah mengonsumsi hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Dinas Kesehatan DIY menegaskan jumlah tersebut tidak seluruhnya terkonfirmasi secara medis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr Akhmad Akhadi, menyebut data resmi yang dihimpun pihaknya menunjukkan angka jauh lebih kecil. 

“Tidak sampai 700. Berdasarkan data yang kami terima, jumlah siswa yang terdampak sekitar 200 orang. Dari jumlah itu, satu siswa dirawat dan 199 lainnya sudah pulang,” ujarnya.

Menurut Akhadi, data tersebut bersumber dari Puskesmas dan RSUD Saptosari, sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemungkinan memang ada perbedaan angka karena ada siswa yang mengalami gejala ringan di rumah, tetapi tidak melapor ke fasilitas kesehatan. Itu tidak tercatat dalam data resmi,” katanya.

Ia menambahkan, dalam konteks pelayanan kesehatan, jumlah kasus dihitung berdasarkan pasien yang benar-benar ditangani di fasilitas kesehatan. 

“Kalau kita bicara beban pelayanan kesehatan, yang kita hitung adalah kasus yang ditangani oleh fasilitas kesehatan. Jadi angka resmi tetap 200 siswa terdampak,” ujarnya.

Akhadi menjelaskan, perbedaan data juga bisa terjadi karena perbedaan sumber informasi.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Kesehatan DIY telah mengaktifkan Satuan Tugas Penanggulangan Keracunan Pangan yang bekerja di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)— unit pelaksana program pemerintah di bidang gizi masyarakat.

“Kami sudah melakukan langkah nyata. Di tingkat provinsi sudah dibentuk satuan tugas penanggulangan keracunan pangan melalui SPPG,” ujar Akhadi. 

Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan kasus, dibantu dengan sumber daya dari tingkat provinsi.

Ada dua langkah utama yang kini menjadi fokus pengawasan: pertama, minimal 50 persen penjamah makanan harus telah terlatih dan memiliki sertifikat pelatihan pengolahan bahan pangan; kedua, setiap SPPG wajib dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan.

Pemeriksaan, lanjut Akhadi, mencakup aspek kualitas air dan kebersihan peralatan pengolahan makanan. 

“Kami periksa apakah air yang digunakan bersih, dan apakah alat masak atau wadah makanan mengandung bakteri atau tidak,” jelasnya.

Untuk kasus di Gunungkidul, pemeriksaan laboratorium dilakukan di tingkat kabupaten.

Namun jika ada parameter yang belum bisa diuji di sana, sampel akan dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan (BLKK) Provinsi DIY atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat milik Kementerian Kesehatan, tergantung kebutuhan analisisnya.

Ketika disinggung soal hasil pemeriksaan laboratorium pada kasus serupa di SMA Negeri 1 Yogyakarta, Akhadi menyebut hasilnya kemungkinan telah selesai.

“Sepertinya sudah, tapi belum dilaporkan ke saya oleh staf. Nanti akan saya konfirmasi,” katanya.

Namun, ia menegaskan hasil tersebut kemungkinan tidak akan dipublikasikan ke publik.

“Kalau dipublikasikan tanpa konteks, justru bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Hasilnya akan dibahas di tingkat satuan tugas, kemudian ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di kabupaten/kota agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Menurut dia, fokus utama saat ini adalah memperkuat pengawasan terhadap volume makanan dan kapasitas SPPG. 

“Pengawasan dan kapasitas itu menjadi kunci saat ini,” tegasnya. (han/ndg)