Dugaan Keracunan MBG di Gunungkidul, Dinkes DIY Bentuk Satgas dan Lakukan Audit SPPG

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasus dugaan keracunan makanan massal yang menimpa ratusan siswa di Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (28/10/2025), kini tengah diselidiki oleh Dinas Kesehatan. 

Sebanyak 600-an siswa dari SMKN 1 Saptosari dan SMPN 1 Saptosari semula dilaporkan mengalami gejala seperti mual, pusing dan muntah setelah mengonsumsi hidangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Dinas Kesehatan DIY menegaskan jumlah tersebut tidak seluruhnya terkonfirmasi secara medis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr Akhmad Akhadi, menyebut data resmi yang dihimpun pihaknya menunjukkan angka jauh lebih kecil. 

“Tidak sampai 700. Berdasarkan data yang kami terima, jumlah siswa yang terdampak sekitar 200 orang. Dari jumlah itu, satu siswa dirawat dan 199 lainnya sudah pulang,” ujarnya.

Menurut Akhadi, data tersebut bersumber dari Puskesmas dan RSUD Saptosari, sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemungkinan memang ada perbedaan angka karena ada siswa yang mengalami gejala ringan di rumah, tetapi tidak melapor ke fasilitas kesehatan. Itu tidak tercatat dalam data resmi,” katanya.

Ia menambahkan, dalam konteks pelayanan kesehatan, jumlah kasus dihitung berdasarkan pasien yang benar-benar ditangani di fasilitas kesehatan. 

“Kalau kita bicara beban pelayanan kesehatan, yang kita hitung adalah kasus yang ditangani oleh fasilitas kesehatan. Jadi angka resmi tetap 200 siswa terdampak,” ujarnya.

Akhadi menjelaskan, perbedaan data juga bisa terjadi karena perbedaan sumber informasi.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Kesehatan DIY telah mengaktifkan Satuan Tugas Penanggulangan Keracunan Pangan yang bekerja di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)— unit pelaksana program pemerintah di bidang gizi masyarakat.

“Kami sudah melakukan langkah nyata. Di tingkat provinsi sudah dibentuk satuan tugas penanggulangan keracunan pangan melalui SPPG,” ujar Akhadi. 

Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan kasus, dibantu dengan sumber daya dari tingkat provinsi.

Ada dua langkah utama yang kini menjadi fokus pengawasan: pertama, minimal 50 persen penjamah makanan harus telah terlatih dan memiliki sertifikat pelatihan pengolahan bahan pangan; kedua, setiap SPPG wajib dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan.

Pemeriksaan, lanjut Akhadi, mencakup aspek kualitas air dan kebersihan peralatan pengolahan makanan.