DLH Bantul Ajak Masyarakat Tuntaskan Masalah Sampah dari Rumah

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, menyebut bahwa Kabupaten Bantul sedang darurat sampah keempat dan berlangsung sampai 31 Oktober 2025. 

Menurut Bambang, status darurat sampah berlangsung dikarenakan Bumi Projotamansari butuh effort yang besar bersama masyarakat untuk menuntaskan masalah sampah. Nantinya, apabila tak kunjung tuntas, maka masa darurat itu bisa bertambah.

"Sampah organik kita itu ada di angka 60 sampai 70 persen per hari dari 100 ton jenis sampah," katanya, kepada awak media, di sela-sela tugasnya, Rabu (15/10/2025).

Dikatakannya, apabila sampah organik ini selesai di masing-masing rumah, maka akan sangat signifikan DLH Bantul hanya menyelesaikan sampah residu saja di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

"Sekarang ini kan enggak, (sampah organik dan non organik) campur. Itu problem. Bahkan, itu problem nasional ya," jelas dia.

Menurut Bambang, membuang sampah organik dan non organik jadi satu kantong perlu diubah, Maka, mindset masyarakat perlu didorong dan diubah dengan Gerakan Bantul Bersih Sampah (Bantul Bersama) tahun 2025.

"Jadi kita kawal pembersihan sampah dari hulu. Selesaikan sampah yang di rumah, kalau bisa di rumah. Kemudian, nanti beban baru bisa terurai," ucapnya.

Kata Bambang, apabila sampah organik dan non organik dicampur jadi satu dan dimasukkan ke mesin pengolahan sampah, maka kerja mesin pengolahan sampah tidak bisa optimal. Bahkan, kerja mesin itu dinilai lebih berat.

"Karena dia kan harus bakar sampah yang basah-basah (sampah organik). Nah, terus dampaknya umur teknis (mesin pengolahan sampah) cepat berkurang," jelas dia.

Sejauh ini, Bambang mencatat sampah yang belum diolah bisa mencapai 25-30 persen dari total 100 ton sampah per hari. Maka, sampah-sampah itu harus diatasi dengan pengolahan sampah di berbagai tempat.

"Selama ini kan, sampah 20-30 persen itu ada yang dioleh ke bank sampah. Tapi, ya ada juga yang enggak terlapor. Jadi, ya problem-nya kan data itu harus lengkap. Maka, kami dorong masyarakat termasuk pengusaha jasa untuk laporan ke kami secara komperhensif," tuturnya.(nei)