Tanggapan DPRD dan Bupati Bantul terkait Pidato Kenegaraan Presiden Jelang HUT ke-80 RI

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bantul bersama jajaran terkait telah mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 RI.

Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharjo, berharap melalui peringatan HUT ke-80 RI di tengah dinamika saat ini, dapat mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kerukunan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan kesatuan persatuan.

"Pada 17 Agustus 2025, kita akan merayakan hari ulang tahun ke-80 RI. Sepatutnya, kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diberi kepada kita semua. Karena, berkat perjuangan para pahlawan, sehingga Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan," katanya, saat pelaksanaan Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan RI, di DPRD Bantul, Jumat (15/8/2025).

Ada banyak topik yang diberikan dalam pidato Kenegaraan tersebut.

Salah satunya, terkait masalah ketahanan pangan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, turut menegaskan bahwa pihaknya telah mendukung upaya ketahanan pangan tersebut. 

"Kita juga turut mendukung adanya upaya untuk meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, elektrifikasi, digitalisasi. Ya pokoknya hulu sampai hilir sudah kita lakukan dan akan terus dilakukan," ucapnya.

Selain itu, Halim turut menyampaikan terkait pemerintahan yang bersih dan efektif yang telah dijalankan sesuai dengan warning dari Presiden RI.

Di mana, Presiden memberikan peringatan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, terutama korupsi.

"Jadi, pesan itu sangat jelas, sangat tegas. Kita semuanya mendengar dan mudah-mudahan pemerintah daerah/kalurahan semakin berintegritas, dan semakin efisien, sehingga sumber daya kita lebih banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat," jelas dia.

Apalagi, Presiden telah menekankan perihal efisiensi anggaran yang di dalamnya terdapat pengurangan perjalanan dinas maupun belanja birokrasi berat, untuk dialihkan pada belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Dan ini semakin menguatkan kita semuanya bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bantul juga arahnya sudah ke sana. Jadi, ada legitimasi dari Presiden bahwa insyaallah apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan sudah on the track," tutup dia.(*)