Pesan Wagub DIY untuk Para PNS: Komunikasi Terbuka, Jujur, dan Berorientasi pada Solusi

Sri Paduka menekankan posisi strategis pejabat administrator dan pengawas sebagai penggerak utama di tengah struktur pemerintahan.

Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
Dok Humas Pemda DIY
LANTIK: Pelantikan 132 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Kamis (13/11/2025), di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. 
Ringkasan Berita:
  • Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X berpesan ke para PNS dalam jabatan administrator dan pengawas agar mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan berorientasi pada solusi.
  • Sri Paduka menekankan posisi strategis pejabat administrator dan pengawas sebagai penggerak utama di tengah struktur pemerintahan.
  • Ia mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk membangun budaya komunikasi yang konstruktif dan dewasa, tidak antikritik

 

TRIBUNJOGJA.COM - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X, berpesan ke para pegawai negeri sipil (PNS) dalam jabatan administrator dan pengawas agar mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan berorientasi pada solusi.

Ia mengatakan bahwa komunikasi akan mempercepat koordinasi antar-unit kerja. Pernyataan Wagub DIY itu disampaikan saat pelantikan 132 PNS dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemda DIY, Kamis (13/11/2025). 

Pelantikan yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, ini menandai penegasan peran penting pejabat level menengah dalam sistem birokrasi daerah.

Dalam sambutan yang dibacakannya mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sri Paduka menekankan posisi strategis pejabat administrator dan pengawas sebagai penggerak utama di tengah struktur pemerintahan.

“Posisi ini strategis, karena di tangan para middle manager-lah arah kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Mereka menjadi jembatan antara visi pimpinan dan pelaksana teknis, sekaligus penentu terciptanya koordinasi yang solid, dan hasil kerja yang terukur,” ujar Sri Paduka.

Ia menambahkan, komunikasi menjadi elemen paling penting dalam menjaga efektivitas birokrasi di era sekarang. Menurutnya, komunikasi yang terbuka, jujur, dan berorientasi pada solusi akan mempercepat koordinasi antar-unit kerja serta menghindarkan salah tafsir dalam pelaksanaan kebijakan.

“Birokrasi yang maju bukanlah yang bebas dari masalah, melainkan yang mampu menyelesaikan persoalan secara kolektif. Dalam hal ini, melalui dialog yang produktif, saling menghargai, dan berpihak pada kemajuan bersama,” katanya.

Komunikasi lintas generasi

Sri Paduka juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi lintas generasi di lingkungan kerja pemerintahan. Ia menilai, keseimbangan antara semangat inovasi generasi muda dan kebijaksanaan pegawai senior menjadi modal penting untuk menjaga dinamika birokrasi.

“Kita juga perlu menumbuhkan komunikasi yang sehat lintas generasi. Yang muda datang dengan energi, gagasan, dan semangat perubahan; sementara yang senior membawa kebijaksanaan, intuisi, dan kedalaman pengalaman. Yang muda perlu belajar menghargai proses, dan yang senior perlu memberi ruang bagi pandangan baru. Birokrasi akan kehilangan dinamika jika yang muda merasa dibatasi, dan yang tua justru menutup telinga,” tutur Sri Paduka.

Ia mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk membangun budaya komunikasi yang konstruktif dan dewasa. Pejabat birokrasi, katanya, tidak seharusnya bersikap defensif terhadap kritik atau masukan, melainkan terbuka terhadap ide dan inovasi demi perbaikan sistem pelayanan publik.

“Perbedaan pandangan adalah aset sosial untuk memperkaya perspektif dan memperkuat solusi,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Sri Paduka menyampaikan apresiasi dan harapan kepada para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh integritas dan semangat kolaboratif.

“Saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdi kepada para pejabat yang baru dilantik. Jalankan amanah berbekal integritas dan semangat kolaboratif demi sebesar-besarnya kualitas pelayanan publik dan kemajuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,” pungkasnya.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 212/PEM.D/UP/D.4 Tahun 2025 hingga Nomor 216/PEM.D/UP/D.4 Tahun 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, sebanyak 45 PNS dilantik dalam jabatan administrator dan 87 PNS dalam jabatan pengawas di lingkungan Pemda DIY.

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved