Bantul Buka Lahan Perkebunan 123 Hektare untuk Tanaman Kakao, Mete, hingga Kelapa Kopyor

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bantul akan membuka lahan perkebunan seluas 123 hektare untuk merealisasikan perkebunan dengan tidak bertumpu pada satu dua komoditi saja
• Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, berujar akan kembangkan komoditi perkebunan, kakau, kelapa kopyor, kelapa genjah, mete, alpukat. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berencana meningkatkan sektor pertanian dengan tidak bertumpu pada satu dua komoditi saja. Rencananya, Pemkab Bantul akan membuka sektor perkebunan seluas 123 hektare untuk merealisasikan hal itu.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, berujar, Presiden RI sudah memberikan instruksi bagi seluruh daerah yang memiliki potensi pertanian untuk mengembalikan pertanian sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Karena, Indonesia pada zaman dulu merupakan negara agraris.

"Kita dikaruniai alam, tanah, cuaca, dan iklim yang cocok dengan pertanian. Maka, itu jangan ditinggalkan. Meninggalkan itu sama saja kita bunuh diri. Maka, Tuhan menciptakan Indonesia sejak zaman dulu agraris," ucapnya, kepada awak media, di sela-sela tugasnya, Senin (10/11/2025).

Berangkat dari kesadaran itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah memiliki target pertumbuhan sektor pertanian yang sangat besar. Setidaknya, masyarakat bisa memahami bersama mengapa beberapa waktu ini ada bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) yang besar-besaran.

Kehadiran Alsintan itu juga dilakukan untuk menekan biaya produksi pertanian dan meningkatkan hasil panen maupaun pendapatan petani yang besar. Kehadiran Alsintan itu sama saja seperti intervensi di sisi hulu, karena hilir merupakan harga pasar.

Komoditi perkebunan

"Maka, sektor petanian di Bantul ini coba kami kembangkan tidak hanya bertumpu pada satu atau dua komoditi saja. Sekarang ini, kita kembangkan merambah ke komoditi perkebunan, kakau, kelapa kopyor, kelapa genjah, mete, alpukat. Itu komoditi perkebunan yang coba kita kembangkan," jelasnya.

Bahkan, pihaknya sudah memiliki kesepakatan bersama Kementerian Pertanian untuk meningkatkan komoditas perkebunan secara besar-besaran. Nantinya, lokasi tersebut akan tersebar di daerah utama berupa Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, hingga Kapanewon Pundong, untuk optimalisasi lahan perkarangan.

Ia pun mengatakan bahwa lahan pertanian yang dipilih tidak masalah terhadap kondisi rawan bencana. Alih-alih khawatir, Halim menilai bahwa area rawan bencana ditanami oleh komoditas perkebunan dapat berpotensi mengurangi risiko potensi bencana.

"Lahan Kabupaten Bantul, ini coba kami manfaatkan seoptimal mungkin untuk menghasilkan pendapatan itu. Jadi, jangan sampai ada lahan yang nganggur," ucap Halim.

Lokasi lahan yang cocok ditanami oleh komoditas perkebunan akan disesuaikan dengan hasil pengukuran PH tanah atau tingkat keasaman tanah. Untuk merealisasikan hal itu, pihaknya juga menggandeng sejumlah stakeholder untuk meminta saran yang tepat agar wacana tersebut berjalan optimal.

"Jadi, kampus kami libatkan untuk memastikan upaya yang kita lakukan itu efektif karena dilandasi oleh ilmu," kata Halim.

Penyuluh Pertanian Diambil Alih Oleh Pemerintah Pusat

Dalam kesempatan itu, Halim juga menyampaikan pada per 1 Januari 2026, para penyuluh pertanian di Bumi Projotamansari akan diambil alih oleh pusat menjadi pegawai Pemerintah Pusat.

"Gajinya oleh pusat, oleh kementerian. Tetapi, pembiayaan operasional di luar gaji itu masih di daerah. Artinya, kita juga menghemat untuk mengaji itu membutuhkan sekitar Rp8,2 miliar per tahun. Karena, gaji itu sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat," paparnya.