Jagongan Warga: Ruang Temu Warga dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Pada isu pertama, Inklusivitas, Hardi selaku perwakilan dari Difabel Siaga Bencana (Difagana) Kulon Progo menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada kelompok minoritas, seperti fasilitas umum yang tidak aksesibel pada tempat wisata di Kulon Progo.

“Gedung pemerintah di Kulon Progo 50 persen belum aksesibel, seperti aula adikarta yang masih berundak-undak.” ujarnya.

Hal tersebut ditanggapi oleh Diana Puspitasari dari Bapperida Kulon Progo.

“Masukan ini jadi catatan untuk kami, namun kami usahakan untuk pelaksanaan-pelaksanaan untuk acara yang terkait dengan keterlibatan masyarakat kami laksanakan di ruang yang lebih ramah terhadap difabel,” katanya.

Selain itu, Hardi juga menyoroti persoalan fasilitas pembangunan rumah ibadah yang belum menyasar agama minoritas/kepercayaan. 

“Semua agama kami prioritaskan, untuk kegiatan keagamaan yang bisa kami dukung sudah kami koordinasikan dengan Kemenag,” imbuh dia.

Isu kedua ialah isu ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Janu, selaku perwakilan Serikat Pekerja Mandiri Pariwisata (SPMPar) Yogyakarta.

Ia menyoroti bagaimana generasi muda sekarang memilih pekerjaan informal.

Hal tersebut disebabkan oleh susahnya mencari pekerjaan.

Sedangkan Bapperida menyebutkan bahwa Pemda akan memperbanyak job fair sesuai dengan arahan Bupati Kulon Progo.

Pada isu pendidikan, Deva, perwakilan dari BEM IKIP PGRI Wates, menyoroti kurang meratanya perpustakaan keliling yang ada di Kulon Progo saat ini. Perpustakaan keliling ini hanya terpusat di Kota Wates.

“Saya orang Girimulyo, jarang bahkan gak pernah lihat ada perpustakaan keliling sampai sana”, ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti minimnya orang muda yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

Untuk memperluas akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi, Pemda Kabupaten Kulon Progo sedang menjajaki kerjasama dengan 11 universitas.

Salah satu universitas yang sudah menjalin kerja sama yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM).