Pemanfaatan Chromebook Kemendikbud di Kota Yogya: Antara Antusiasme Siswa dan Keraguan Soal Harga

Di balik pemanfaatan yang relatif berhasil di SMPN 1 Yogyakarta, terselip keraguan mengani harga pengadaan Chromebook, khususnya selepas dugaan kasus korupsi di Kemendikbud mencuat. 

Istiardi secara jujur mengungkapkan, para guru informatika di Kota Yogyakarta sempat membandingkan spesifikasi perangkat dengan anggaran yang dikeluarkan.

"Begitu kita dapat ini, setelah tahu dengan pagu sekian, ya mohon maaf, kami guru-guru informatika di Kota Yogya kan, membandingkan spek dengan anggarannya, ya apa benar?" tanyanya.

Pertanyaan itu selaras dengan temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. 

Kasus tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun, yang berasal dari mark-up harga laptop dan pengadaan lisensi perangkat lunak (CDM) yang tidak sebanding. 

Bahkan, dalam kasus itu Kejagung telah menetapkan deretan tersangka, termasuk mantan staf khusus Nadiem Makarom, direktur di lingkungan Kemendikbudristek, dan konsultan.

Informasi dari Kejagung menyebutkan adanya indikasi pengondisian vendor dan pembuatan kajian teknis yang mengunggulkan Chrome OS tanpa berdasarkan kebutuhan nyata. 

"Kalau Chromebook seperti ini dihargai 5 juta plus pajak, istilahnya masih bisa ditolerir. Kita di awal, dapat ini, sama teman-teman, kok rasanya luar biasa. Karena (dengan pagu sekian) seharusnya bisa dapat laptop, atau notebook paling tidak," urainya

Meski demikian, Istiardi menegaskan, bahwa pihaknya tetap berupaya memaksimalkan penggunaan unit-unit Chromebook yang sudah terlanjur dibagikan itu. 

Toh, dirinya memandang, untuk menunjang pembelajaran peserta didik sepanjang beberapa tahun terakhir, keberadaan Chromebook sudah cukup membantu. 

"Ya, bagaimanapun tetap kami maksimalkan, karena untuk pembelajaran siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA, Chromebook ini terbilang masih oke," pungkasnya. (aka)