Eko Suwanto Dorong Realisasi Rp 1 M per Kalurahan/Kelurahan untuk Atasi Angka Kemiskinan

“Desa harus punya pemimpin yang berintegritas, tidak korupsi, tidak jual tanah kas desa. Ini kunci utama,” tegas Eko.

Menutup diskusi, Danang Setiadi menyampaikan komitmen Pemda DIY untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari DPRD, terutama yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas perencanaan, pengentasan kemiskinan, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

“Kami sadar tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dari tingkat provinsi sampai desa,” tutupnya.

Baca juga: Komisi A DPRD DIY Minta Pelayanan Publik Kedaruratan Harus Siaga Saat Libur Lebaran 2025

Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DIY, Danang Setiadi, S.I.P., M.T., menegaskan bahwa dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Pemda DIY mengedepankan transparansi dan akurasi. 

“Jika target tidak tercapai, ya disampaikan sebagaimana adanya. Ini menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Danang.

Dalam aspek tata kelola, DIY kembali meraih predikat AA untuk akuntabilitas kinerja dari Kementerian PAN-RB.

Predikat tersebut merupakan yang keenam atau ketujuh kali secara berturut-turut dan menjadikan DIY sebagai salah satu dari tiga daerah yang meraihnya di tahun 2024, bersama Kota Surabaya dan Banyuwangi.

Selain itu, pengelolaan keuangan DIY juga mencatat capaian impresif. Pemerintah daerah ini kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Reformasi birokrasi juga dinilai berada pada peringkat tertinggi secara nasional.

“Tak heran jika banyak pemerintah daerah dari luar DIY datang untuk studi banding, baik ke Pemda maupun DPRD,” imbuh Danang.

Meski prestasi tata kelola tinggi, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan hasil optimal.

Salah satu yang menonjol adalah angka kemiskinan, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,4 persen. Angka ini tertinggi secara nasional dari sisi persentase, meskipun jumlah absolutnya tidak sebesar daerah lain.

“Target kita adalah 10,16 persen. Jadi sebenarnya kita belum berhasil mencapai target tersebut,” kata Danang. 

Namun, ia mencatat bahwa laju penurunan kemiskinan DIY justru yang tertinggi secara nasional.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY menempati peringkat dua nasional.

Angka harapan lama sekolah menjadi yang tertinggi di Indonesia, disusul rata-rata lama sekolah di peringkat tiga.