589 PNS Pemda DIY Pensiun Tahun 2025, Begini Pesan Komisi A DPRD DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY akan memasuki masa purna tugas atau pensiun pada 2025.

Mereka yang segera memasuki masa pensiun diharapkan bisa menunaikan masa pengabdian dengan selamat. 

Pesan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, dalam keterangan pers, Selasa (16/9/2025).

Dia juga berpesan kepada para PNS yang akan purna tugas untuk terus memberikan teladan ke masyarakat.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas pengabdian ASN Pemda DIY yang bekerja melayani publik sesuai tupoksi dan tanggung jawabnya. 

"Matur nuwun atas pengabdian bapak dan ibu ASN yang bekerja mengabdi melayani masyarakat. Semoga hingga akhir masa pensiun, bisa selamat, selalu sehat dan bahagia," kata Eko Suwanto.

Saat berbicara untuk pembekalan bagi ASN pemda DIY yang telah masuk MPP (masa persiapan pensiun) di kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY, Eko Suwanto memberikan apresiasi program pembekalan untuk ASN jelang masa pensiun. 

Eko Suwanto menyebut, di tahun 2025 sesuai data BKD ada 589 pegawai yang pensiun dan pada 2026 nanti ada 517 pegawai negeri yang masuk usia pensiun. 

Disebutkan, hal yang baik langkah pemda DIY lewat BKD serius berikan pembekalan bagi ASN yang akan pensiun dengan materi pembekalan keistimewaan DIY, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan materi ketrampilan. 

Pemda DIY dinilai cukup serius lewat BKD dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai, baik sejak masa rekrutmen calon ASN sampai saat hendak pensiun.

Kalau untuk calon ASN ada latsar bagi CPNS yang dilaksanakan saat pertimbangan teknis pengajuan NIK sebagai langkah peningkatan kompetensi pegawai. 

"Guna tingkatkan kompetensi, ada alokasi anggaran pendidikan dan beasiswa untuk pegawai DI, tahun ini master ada 15, doktor ada 3 lalu tahun tahun depan 20 master dan doktoral ada 3. Harapan nya ada integritas, kompetensi ASN DIY lebih berkualitas dan punya kerjasama bagus," jelasnya.

Menurutnya menjadi ASN DIY terbilang nyaman, tidak ada stabilitas politik tinggi dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur, tidak ada beban birokrasi. 

"Kepala dinas tidak repot bantu. Birokrasi bekerja berkesinambungan, hanya memang kita catat beberapa kali KPK masuk Yogyakarta, ada kasus Mandala Kridha misal, ini harus jadi refleksi, wujudkan birokrasi bersih, birokrasi yang mengutamakan pelayanan publik," kata Eko Suwanto. (*).