Pemda DIY Hemat ATK dan Konsumsi Rapat, Dampak Transfer Pusat Turun Rp170 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tak hanya proyek besar yang dikaji ulang, hal-hal kecil seperti alat tulis dan makanan rapat pun kini diperhitungkan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mulai melakukan efisiensi setelah dana transfer dari pemerintah pusat turun sekitar Rp170 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso, mengatakan pemangkasan tersebut terjadi pada Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini menjadi salah satu penopang utama APBD.

“Kami ada penurunan terkait dana transfer itu, rinciannya nggak hapal, itu kurang lebihnya Rp167 miliar–Rp170 miliar,” kata Wiyos saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (7/10/2025).

Penurunan ini berdampak langsung terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY tahun depan.

Jika sebelumnya APBD diperkirakan mencapai Rp6 triliun, kini jumlahnya akan terkoreksi menjadi sekitar Rp5,8 triliun.

“Ya itu perkiraan kami. Untuk detailnya rinci. Otomatis kalau dana transfer turun, APBD kita juga turun,” ujarnya.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut, Pemda DIY akan memperketat sejumlah pos belanja, terutama pada sektor operasional perkantoran.

Wiyos menyebutkan, efisiensi akan dilakukan terhadap pengadaan alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, hingga perjalanan dinas.

“Akan kami hemat lagi terkait dengan itu nanti koordinasi dengan inspektorat terkait dengan sisa-sisa kemarin untuk ATK sisa berapa sehingga untuk 2026 kita bisa hemat lagi dikurangi,” kata Wiyos.

Baca juga: Kapan Mulai Musim Hujan di DIY? Ini Prediksi dan Analisis BMKG

Efisiensi juga mencakup konsumsi rapat yang selama ini menjadi bagian dari pengeluaran rutin perangkat daerah. 

“Kemudian makan minum zaman rapat makan nanti bisa kita efisiensi lagi,” ujarnya.

Sementara itu, perjalanan dinas (SPPD) juga akan kembali dibatasi untuk menjaga keseimbangan fiskal.

“SPPD kita sudah minim tapi ternyata kan kalau dana nanti kita belum bisa mengumpulkan sebesar itu, kita juga harus kurangi SPPD-nya,” tutur Wiyos.

Meski dihadapkan pada tekanan fiskal, Pemda DIY berkomitmen tetap menjaga sektor prioritas agar tidak terdampak signifikan.